Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden RI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno mengimbau masyarakat Indonesia tetap tenang menghadapi munculnya isu makar pasca aksi yang dilakukan pada 2 Desember lalu, beberapa tokoh ditangkap.
Harapannya, masyarakat lebih cerdas, tidak akan mudah terpecah belah.
"Masyarakat saya minta tetap tenang, tetap memperkokoh persatuan dan kesatuan, jangan mudah kita diadu domba," ujar Try Sutrisno, Senin (5/12).
Menurutnya, sikap untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus dipegang teguh oleh seluruh warga negara Indonesia. "Kita tetap punya komitmen akan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang asli," kata Try Sutrisno.
Pernyataan tersebut ia sampaikan usai menghadiri acara 'Pengukuhan Pengurus Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) periode 2016-2021' di Balai Kartini, Jakarta Selatan.
Sebelumnya, dua purnawirawan TNI, yakni Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein, dan Brigjen TNI (Purn) Adityawarman ditangkap kemudian dibebaskan dengan tuduhan makar. Keduanya ditangkap penyidik Polri, Jumat dini hari, 2 Desember lalu, tepat beberapa jam sebelum Aksi dimulai.
Adityawarman diduga melanggar pasal 107 jo 110, jo 87 KUHP, dan ia ditangkap di rumahnya. Sedangkan Kivlan Zein, diduga melanggar pasal 107, jo 110, jo 87 KUHP, dan ia pun ditangkap di rumahnya yang berada di Jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Try Soetrisno kemudian meminta doa pada seluruh masyarakat Indonesia agar proses hukum yang tengah dilakukan pada sejumlah tokoh tersebut bisa berjalan lancar. Mantan orang nomor 2 di Indonesia itu pun berharap proses pemeriksaan bisa membuka tabir, benar atau tidaknya dugaan makar tersebut.
"Doakan saja semua prosesnya lancar, supaya mereka bisa ngomong yang jelas apa maksudnya," ujar Try Sutrisno.
Kivlan Zein yang ditemui, membantah bermufakat dengan kelompok Rachmawati Soekarnoputri melakukan makar terhadap pemerintahan Jokowi-JK dengan mendompleng aksi unjuk rasa 212.
Namun, ia mengakui seaspirasi dengan misi Rachmawati dkk perlunya mencabut mandat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melalui Sidang Istimewa MPR sebagaimana UUD 1945 versi lama atau sebelum amandemen.
Demikian disampaikan Kivlan Zein saat ditemui Tribunnews.com di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (3/12/2016). Kivlan mengatakan, tidak pernah berniat maupun mengikuti rapat-rapat khusus yang digagas oleh adik Megawati Soekarnoputri, Rachmawati Soekanoputri dkk, untuk melakukan makar.
Ia mengaku tidak hadir dalam pertemuan Rachmawati dkk di Universitas Bung Karno (UBK), Jakarta, pada 20 dan 30 November 2016 maupun pernyataan sikap Racmawati dkk di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, pada 1 Desember 2016 atau sehari jelang aksi 212.
"Waktu ada rapat dipimpin oleh Sri Bintang Pamungkas yang menyatakan akan merebut MPR dengan revolusi, saya juga enggak hadir. Jadi, saya enggak hadir pertemuan antara mereka," ujarnya.