Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Supiyadin Aries Saputra menilai serangan media Australia terhadap pribadi Jenderal Gatot Nurmantyo sudah diluar konteks masalah.
Hal itu terkait pemberitaan media Australia yang menyebut Gatot berambisi menjadi Presiden RI.
"Kalau mereka tidak terima dengan Kebijakan Panglima TNI, ya kebijakannya yang dikritisi," kata Supiyadin melalui pesan singkat, Jumat (6/1/2017).
Menurutnya, dengan permohonan maaf Menhan Australia kepada Panglima TNI, hal tersebut menujukkan bahwa memang Australia merasa bersalah.
Politikus NasDem itu mengatakan Menhan Australia telah berjanji akan melakukan investigasi terhadap kasus pelecehan oleh prajurit Australia terhadap Pancasila dan kedaulatan NKRI.
Baca: Politikus Gerindra: Sah Saja Kalau Jenderal Gatot Punya Cita-cita Jadi Presiden Asal Bukan Makar
"Karena itu Panglima TNI tidak perlu menanggapi pernyataan Media Australia yang diluar konteks persoalan," kata Supiyadin.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi I DPR Sukamta.
Ia memahami sikap Panglima TNI untuk menjaga kehormatan Bangsa Indonesia.
"Jadi saya kira dugaan, orang yang menduga melalui media Australia itu saya kira terlalu berlebihan," kata Sukamta.
Sebelumnya diberitakan, hentikan kerja sama militer dengan Australia, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo disebut sejumlah media Australia berambisi jadi presiden.
Beberapa media Australia menyorot keputusan Gatot Nurmantyo untuk menghentikan kerja sama militer antara TNI dengan Australia.
Baca: Gatot Disebut Media Australia Ingin Jadi Presiden, NasDem: Tak Salah Jika Lewat Prosedur Sah
Media-media tersebut termasuk seperti Sydney Morning Herald, Fairfax Media, dan Australian Financial Review.
Dalam artikel Sydney Morning Herald yang berjudul 'Why Indonesian General Gatot Nurmantyo Halted Military Ties with Australia', dibahas alasan di balik keputusan tersebut.
Seorang sumber yang tak disebutkan namanya mengatakan pada Fairfax Media bahwa Gatot Nurmantyo sebenarnya memiliki ambisi untuk terjun di dunia politik.
Hal itu terlihat dari keputusan Gatot Nurmantyo untuk menghentikan kerja sama militer dan menarik prajurit-prajurit terbaiknya dari pelatihan khusus militer di Australia.
Baca: Jusuf Kalla Anggap Persoalan Penghinaan Pancasila Sudah Selesai
Semua keputusan itu dilakukan Gatot Nurmantyo secara sepihak, tanpa referensi dari Presiden Joko Widodo.
Gatot Nurmantyo juga seakan membesar-besarkan kasus pelecehan Pancasila dan TNI di publik, yang seharusnya ditangani tanpa harus mengangkatnya ke ranah publik.
"Gatot malah memicu agar kasus ini meledak. Padahal, seharusnya ditangani secara diam-diam," kata seorang sumber tersebut.
"Gatot tampaknya berambisi untuk menjadi seorang presiden atau wakil presiden," katanya.