Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana menyesalkan pemberitaan media Australia.
Hal itu terkait kabar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berambisi menjadi presiden di balik penghentian kerjasama TNI dengan militer Australia.
"Itulah media Australia, sudah mereka salah melecehkan Pancasila, kemudian mengadu domba dengan memberitakan Gatot Nurmantyo berambisi sebagai Presiden," kata Dadang melalui pesan singkat, Jumat (6/1/2017).
Dadang mengatakan berita-berita di Media Australia terkesan mengalihkan isu saja.
Baca: Gatot Disebut Media Australia Ingin Jadi Presiden, NasDem: Tak Salah Jika Lewat Prosedur Sah
Ia pun menyayangkan cara-cara yang dilakukan media Australia itu.
Anggota Komisi X DPR itu menegaskan Panglima TNI tidak mencari panggung dari kasus penghinaan Pancasila.
Ia mengungkapkan penarikan sementara kerjasama tersebut sebagai bentuk pelajaran berharga bagi Australia untuk tidak bermain-main dalam wilayah sensitif yang bisa mengganggu hubungan bilateral kedua negara.
"Kita percaya pada integritas Pak Gatot, dan kita yakin apa yang dilakukan Pak Gatot tidak berhubungan dengan ambisi politik. Media Australia terlalu mengada-ada," kata Dadang.
Sebelumnya diberitakan, hentikan kerja sama militer dengan Australia, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo disebut sejumlah media Australia berambisi jadi presiden.
Beberapa media Australia menyorot keputusan Gatot Nurmantyo untuk menghentikan kerja sama militer antara TNI dengan Australia.
Media-media tersebut termasuk seperti Sydney Morning Herald, Fairfax Media, dan Australian Financial Review.
Dalam artikel Sydney Morning Herald yang berjudul 'Why Indonesian General Gatot Nurmantyo Halted Military Ties with Australia', dibahas alasan di balik keputusan tersebut.
Baca: Jusuf Kalla Anggap Persoalan Penghinaan Pancasila Sudah Selesai
Seorang sumber yang tak disebutkan namanya mengatakan pada Fairfax Media bahwa Gatot Nurmantyo sebenarnya memiliki ambisi untuk terjun di dunia politik.
Hal itu terlihat dari keputusan Gatot Nurmantyo untuk menghentikan kerja sama militer dan menarik prajurit-prajurit terbaiknya dari pelatihan khusus militer di Australia.
Semua keputusan itu dilakukan Gatot Nurmantyo secara sepihak, tanpa referensi dari Presiden Joko Widodo.
Gatot Nurmantyo juga seakan membesar-besarkan kasus pelecehan Pancasila dan TNI di publik, yang seharusnya ditangani tanpa harus mengangkatnya ke ranah publik.
"Gatot malah memicu agar kasus ini meledak. Padahal, seharusnya ditangani secara diam-diam," kata seorang sumber tersebut.
"Gatot tampaknya berambisi untuk menjadi seorang presiden atau wakil presiden," katanya.