Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rencana Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membentuk Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T) mendapat kritik dari Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri.
Menurutnya, rencana tersebut merupakan langkah yang tidak tepat.
"Upaya untuk membentuk sentra pelayanan itu adalah langkah yang tidak tepat," kata Gufron saat dihubungidi Jakarta, Selasa (24/1/2017).
Gufron menjelaskan harusnya dalam upaya mendorong dan menopang kebijakan pemerintah untuk program swasembada beras petani di pedesaan itu baiknya dilakukan oleh kementerian-kementerian yang tepat, karena mereka yang berwenang melakukan itu dan ahli dalam bidang tersebut.
"Saya kira ada satu persepsi yang keliru dalam menafsirkan mendorong pemerintah dalam upaya swasembada beras itu," katanya.
Gufron menjelaskan, persepsi yang keliru ini bisa dilihat dari bagaimana ditafsirkan oleh Panglima TNI dengan berencana membentuk sentra pelayanan pertanian padi terpadu (SP3T).
Hal itu dikhawatirkan bakal menimbulkan persoalan baru dan mengurangi tingkat profesionalisme TNI.
"Terutama TNI tidak dibekali keahlian soal isu-isu pertanian tapi juga dikhatirkan ini akan menimbulkan persoalan lain," katanya.
Untuk itu Imparsial mendorong kementerian-kementerian yang terkait dengan isu pangan untuk fokus mengatasi pelayanan pertanian padi tersebut. Sebab, memang yang berwenang dalam kebijakan dan punya keahlian tersebut bukan TN.
"TNI tugasnya hanya untuk mengatasi ancaman eksternal dari luar, bukan ngurusin soal sawah," katanya.
Untuk diketahui, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, pada 2017 TNI akan membentuk Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu (SP3T) untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan.
"Ini solusi untuk petani karena kami sendiri hampir frustrasi. Petani sering ditipu tengkulak, hasil panen dibeli dengan harga rendah," kata Gatot.
Gatot mengatakan pembentukan SP3T akan membantu petani dari tahap awal hingga akhir produksi, misalnya mulai dari pembibitan, panen, hingga penggilingan. Sehingga, dengan adanya SP3T ini petani tidak lagi membeli bibit padi dari tengkulak.
"Produksi beras tak terganggu untuk menjaga swasembada pangan. Dulu, Bapak Presiden Joko Widodo berkata, kalau swasembada pangan tak tercapai, saya akan dicopot. Sekarang saya panglima," ujarnya.