News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Suara SBY

SBY: Tiga Keresahan Rakyat Ini Jadi 'Wake Up Call' Untuk Negara

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Hendra Gunawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

SBY berikan pidato politik dalam Rapimnas dan Dies Natalis Partai Demojrat ke -15 di JCC, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (7/2/2017).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pidato politik saat gelaran Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Dies Natalis Partai Demokrat ke-15 di Hall Cendrawasih, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Selatan, Selasa (7/2/2017) malam.

Dalam pidato politik itu ada tiga komponen utama yang disampaikan mantan Presiden Indonesia ke-6 tersebut.

Ketiga hal tersebut adalah keadilan, kebhinekaan, dan kebebasan.

SBY menyatakan ketiga hal itu adalah komponen bangsa yang tengah diresahkan oleh rakyat Indonesia saat ini.

"Keresahan masyarakat terhadap ketiga komponen tersebut harus menjadi perhatian kita. Karena dalam Undang-undang Dasar 1945 sangat memberi ruang kepada tiga komponen tersebut."

"Ketiga komponen yang akan saya sampaikan merupakan 'wake up call' kepada penyelenggara negara," ujar SBY.

SBY mencontohkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih timpang.

"Kekayaan 150 orang terkaya di Indonesia setara dengan APBN Indonesia, tiga kali APBD Jakarta, dan 95 kali APBD Maluku Utara. Negara harus hadir untuk memberi intervensi positif supaya jangan meninggalkan warga negara yang masih berada di bawah garis kemiskinan," lanjutnya.

Lalu yang kedua SBY mengingatkan penyelenggara negara untuk melakukan pembangunan secara inklusif yang melibatkan berbagai kalangan di masyarakat sebagai bentuk menjunjung tinggi bhineka tunggal ika.

Ia juga mengingatkan setiap warga negara untuk menjaga tingkah laku dan ucapan sebagai bentuk toleransj dan tenggang rasa antar masyarakat Indonesia.

Dan di pembahasan ketiga mengenai kebebasan, SBY mengingatkan negara untuk memberi ruang yang cukup kepada warganya menyampaikan aspirasi.

"Jangan sampai dengan dalih menjaga stabilitas politik, negara menjadi represif terhadap keterbukaan publik. Sebenarnya bukan kekuasaan yang menyebabkan korup, tetapi ketakutan kehilangan kekuasaan yang memicu korupsi," tegasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini