Baca tanpa iklan
Pemerintah, menurut SBY, harus bisa mengelola situasi sosial dan politik secara terukur. Tidak boleh ada manipulasi politik yang membuat situasi memburuk.
"Ketegangan sosial harus segera diakhiri. Jangan justru dipelihara, apalagi dibesar-besarkan," sebut SBY.
Sebagai bangsa yang majemuk, setiap warga negara harus bertoleransi dan tenggang rasa. Semua harus bergerak untuk kemajuan bangsa.
"Setelah itu, mari kita lanjutkan perjalanan kita, melangkah ke depan. Move on, masih banyak tugas dan pekerjaan yang harus dikerjakan di masa depan," ujar dia.
Presiden keenam RI ini juga menyebut kasus dugaan penistaan agama yang menjerat calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam pidato politiknya.
SBY mengatakan, kasus tersebut cukup mengguncang publik dan membuat situasi sosial dan politik memanas.
Ia mengatakan, ucapan Ahok saat itu yang menyitir salah satu ayat di Alquran merupakan isu yang sederhana.
Namun ia menilai, Pemerintah tidak bijak dalam mengelolanya sehingga berkembang menjadi isu yang rumit dan melebar.
"Saya berpendapat kasus hukum Basuki Tjahaja Purnama bukan isu Kebhinekaan dan SARA dan juga bukan isu NKRI," kata SBY.
Menurut SBY, kasus tersebut dalam perkembangannya seolah dipolitisasi dan digeser untuk masuk ke isu kebhinekaan dan SARA.
Akibatnya, masyarakat di akar rumput bersitegang dan membuat situasi sosial dan politik menjadi tidak kondusif.
"Saya berpendapat, ketegangan sosial dan politik harus diakhiri. Jangan dibesar-besarkan. Mari kita petik hikmah yang berharga dari peristiwa tersebut," kata ayah dari Cagub DKI Agus Harimurti Yudhoyono itu. (zal/kps/wly)