Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Garda Pemuda NasDem organisasi sayap Partai Nasdem yang dideklarasikan tanggal 11 Juli 2011 menggelar Kongres I Garda Pemuda NasDem yang mengangkat tema 'Bangkit Memimpin Perubahan'.
Ketua Umum Garda Pemuda Nasdem Martin Manurung mengatakan, ada dua hal yang dibahas dalam kongres ini.
"Kami akan menurumuskan beberapa hal yang menjadi keprihatinan Garda Pemuda NasDem atas kondisi bangsa dan negara saat ini. Selain itu, apa yang kira-kira permasalahan yang kami perlu desak kepada pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," kata Martin kepada wartawan di Hotel Mercure, Ancol, Minggu (12/2/2017).
Martin mengatakan, ada persoalan mendasar yang beberapa bulan terakhir terjadi. Yaitu kualitas pemahaman dan kualitas tindakan pemuda sebagai anak nbmagsa terkait Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan kesepahaman bersama dalam NKRI.
"Kedua Garda Pemuda NasDem juga memasuki periode baru, sehingga akan memilih ketua umum yang baru. Itu masalah yang akan dibahas dalam kongres I Garda Pemuda Nasdem," katanya.
Dirinya menyayangkan kondisi saat ini, melihat merajalelanya provokasi demi hasrat dan nafsu kekuasaan, yang bahkan bisa membahayakan sendi-sendi bernegara.
Martin membantah, dalam kongres yang dihadiri pengurus dari 34 DPW seluruh Indonesia ini membicarakan soal permasalahan bangsa lantaran melihat kondisi Ibu Kota yang menggelar Pilkada tahun ini.
"Ini bukan soal pilkada di Jakarta, tapi kami melihat sebagai organisasi kepemudaan, yang berdiri, lahir untuk menjaga Pancasila dan UUD 45, serta Bhineka Tunggal Ika, maka kami melihat pemerintah perlu melakukan langkah tegas, untuk bisa menjamin keutuhan dan keberlangsungan bangsa. Sesuai dengan dasar negara yang dibentuk pendiri bangsa 71 tahun lalu," kata Martin.
Lebih lanjut Martin menjelaskan, pemuda Indonesia seharusnya tidak bisa melakukan pembiaran terhadap kelompok yang menggerogoti dasar negara.
"Pancasila dan keberagaman yang sudah menjadi satu sistem yang built-in dalam negara dan bangsa kita. Jadi bukan soal pilkada ini," katanya.