Baca tanpa iklan
Uji Kebenaran
Marzuki mengaku sama sekali tidak tahu menahu proses anggaran dan pelaksanaan lelang e-KTP.
"Saya tidak pernah bicara apapun tentang e-KTP, saya tidak pernah bermain proyek-proyek yang terkait dengan siapa pun," ujarnya.
Bagi Marzuki, posisi ketua DPR merupakan jabatan mulia sehingga ia bekerja sesuai aturan ketika memimpin DPR.
Baca: Warga dan Polisi Gerebek Pesta Sabu, 5 Tersangka Diamankan, Dua di Antaranya IRT
"Alhamdulillah lima tahun saya berada di DPR. Saya merasa Ketua DPR itu jabatan mulia. Satu di antara 250 juta rakyat Indonesia. Saya jaga marwah jabatan itu selama lima tahun. Saya bekerja baik, bekerja amanah untuk kepentingan rakyat Indonesia," katanya.
Pimpinan KPK mengaku biasa-biasa saja terkait laporan Marzuki Alie ke Bareskrim.
"Dalam proses peradilan, kalau namanya disebut kan boleh saja. Nanti tergantung bagaimana bisa dibuktikan atau tidak. Kalau seseorang menyebut bukan berarti selesai melainkan bisa jadi perdebatan, itu proses biasa," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di KPK, Jakarta.
Saut mengatakan lantaran nama Marzuki sudah disebut dalam surat dakwaan, pastinya KPK akan melakukan cross-check untuk menguji kebenarannya.
"Menyebut nama orang itu kan berisiko. Jangan lupa KPK dulu pernah menyebut nama orang tapi tidak pernah diadili sampai akhirnya meninggal. Kami belajar dari situ, hukum tidak boleh dendam. Kalau memang ada bukti, pelan-pelan kami pelajari, betul tidak, logis tidak, dan sejauh apa perannya," katanya. (tribunnetwork/den/ter)