Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyelenggaraan Asian Games 2018 sudah semakin dekat. Karena itu, ada sejumlah proyek persiapan yang butuh percepatan dan mendesak dibangun sehingga perlu mekanisme khusus dalam pembiayaannya.
Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, penyelenggaraan Asian Games 2018 termasuk sudah semakin dekat, yaknk sekitar 17 bulan lagi, sehingga ada banyak hal yang harus dipercepat pembangunannya.
Padahal, tidak semua hal bisa dikerjakan dengan memakai mekanisme lelang. Perlu dibentuk sebuah Badan Layanan Umum (BLU).
"Karena ini tinggal 17 bulan lagi, maka harus buat BLU namun di sisi lain juga harus tetap menjaga akuntabilitas keuangan," ujar Puan Maharani usai Rapat Persiapan Pelaksanaan Asian Games 2018 di Kantor KOI - Building FX Plaza Office Lantai 19, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/3/2017).
Rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla itu dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, diantaranya Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrowi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Presiden Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC) merangkap Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Eric Thohir, serta sejumlah pejabat lainnya.
Puan menjelaskan, dalam pelaksanaan pembentukan BLU itu, perlu ada pendampingan intensif dari BPKP, LKPP, Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Menpora dan juga panitia Asian Games atau Inasgoc. Pendampingan itu terkait dengan hal-hal apa saja yang bisa dikerjakan melalui mekanisme BLU.
"Kalau semua pekerjaan lelang kan tak akan cukup dalam waktu 17 bulan. Padahal harus melakukan percepatan. Karena itulah, maka kita minta mana-mana saja yang mendesak dan urgen sehingga harus memakai mekanisme BLU," jelas Puan.
Di sisi lain, lanjut Puan, tak semua pengerjaan program bisa memakai BLU. Sebab mekanisme ini memiliki kriteria mendesak dan sangat urgen saja. "Jadi kalau tidak mendesak dan tidak urgen tak usah pakai BLU. Nah apa saja yang masuk mendesak ini, maka harus dikaji secara teknis antara Kemenkeu, LKPP, BPKP, Menpora, dan juga Inasgoc," terang Puan.
Puan menegaakan, penyelenggaraan Asian Games ini tentunya harus betul-betul menjaga akuntabilitas. "Jangan sampai setelah Asian Games lalu jadi masalah. Atau akuntabilitas malah menyandera dan bermasalah," tegas Puan.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, evaluasi persiapan penyelenggaraan Asian Games memang harus lebih intensif karena waktu penyelenggaraan tinggal 17 bulan lagi. Ada tiga hal yang harus dicapai, yakni pertama terkait sarana venue dan renovasi infrastruktur olahraga.
Kedua, terkait penyelenggaraan yang harus baik. Sedangkan ketiga adalah masalah atlet dan prestasi yang harus maksimal.
"Sejauh ini semua berjalan sesuai schedule, baik sarana maupun panitia. Memang masih butuh perbaikan karena penyelenggaraan ini di dua tempat Jakarta dan Palembang," ujar Jusuf Kalla.
Untuk masalah anggaran, JK mengatakan bahwa kebutuhannya lebih dari Rp30 triliun. Untuk pembangunan sarana infrastruktur itu di dua tempat, yakni Jakarta dan Pelembang meliputi renovasi wisama atlet dan perbaikan stadion Jakabaring Palembang hampir membutuhkan Rp7 triliun. Sedangkan perbaikan infrastruktur sarana olahraga di DKI Jakarta hampir Rp3 triliun. "Total infrastruktur yang langsung untuk olahraga sekitar Rp10 triliun," ujar JK.
Namun ada juga sarana infrastruktur yang tak langsung seperti sarana transportasi, jalan, dan sebagainya yang termasuk juga investasi jangka panjang. Kebutuhan ini di Palembang mencapau Rp7 triliun sedangkan di Jakarta mencapai Rp10 triliun.
"Jadi buat infratruktur ini totalnya sekitar Rp27 triliun. Selain itu ada juga kebutuhan buat penyelenggaraan yang mencapai sekitar Rp 4,5 triliun. Makanya kebutuhan semuanya mencapai lebih Rp30 triliun," ujar JK.
JK juga meminta agar Asian Games ini fokus pada cabang olahraga yang menonjol dan masuk pada olimpiade. Artinya juga harus mempertimbangkan olahraga yang kemungkinan Indonesia mendapatkan medali juga besar.