Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nadir Umar memasuki perbatasan Suriah berbuah petaka. Otoritas Turki akhirnya mendeportasi Nadir.
Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri lalu menjemput Nadir saat tiba di Bandara Juanda Surabaya, Sabtu (8/4/2017) pekan lalu.
"Anggota DPRD tersebut bukan ditangkap, namun dijemput karena setiap deportan yang berhubungan dengan Turki maupun informasi radikal dari pemerintah lain, seperti biasanya apabila ada FTF (Foreign Terrorist Fighter) yang dideportasi, diberitahukan ke Densus 88 untuk dilakukan pemeriksaan," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rikwanto, Minggu (9/4/2017).
Bukan hanya Nadir yang dideportasi otoritas Turki. Budi Mastur, Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Dakwah Nusantara (FDN) juga dijemput Densus 88.
Berbeda lokasi, Budi dijemput saat tiba di Bandara Husein Sastranegara Bandung, pada Sabtu petang, 8 April 2017.
Berbekal pengakuan Budi dan Nadir, keduanya mengaku masuk ke wilayah Suriah dengan mengikuti rombongan relawan misi kemanusiaan Yayasan Quori Umah.
Yayasan tersebut berencana menyalurkan dana sebesar 20.000 dollar Amerika Serikat yang akan didonasikan kepada para pengungsi di Turki dan Lebanon.
"Hasil interogasi keduanya, motivasinya untuk kedua WNI tersebut masuk ke wilayah Suriah dengan menggunakan cover relawan misi kemanusiaan, yang merupakan relawan dari Yayasan Qouri Umah," jelas Rikwanto.
Rikwanto membeberkan, semula keduanya melakukan penerbangan secara terpisah dari Bandara Juanda Surabaya dan Bandara Husein Sastranegara Bandung menuju Istanbul, Turki, via Kuala Lumpur Malaysia pada 31 Maret 2017.
Setiba di Istanbul pada 1 April 2017, keduanya dijemput oleh perwakilan dari Qoirum Umah yang berada di kota tersebut.
Keduanya sempat mengunjungi tempat pengungsian warga Palestina di Istanbul untuk penyaluran bantuan pada sore harinya.
Pada hari berikutnya atau 2 April 2017, keduanya bersama yayasan tersebut berangkat ke Kota Gazianteb untuk penyaluran bantuan.
Pada sore harinya, Nadir dan Budi melanjutkan perjalanan ke Kota Rayhanli untuk penyaluran bantuan. Kota tersebut merupakan daerah perbatasan antara Turki dengan Suriah.
Lantas, keduanya menginap di kantor cabang Qoiru Umah di Kota Rayhanli setelah kegiatan kemanusiaan tersebut.
Keduanya kembali ke Istanbul keesokan harinya. Pada 4 April 2017, keduanya berangkat dari Istanbul menuju Lebanon.
Namun, setelah sampai di Lebanon, mereka terkendala masalah visa hingga akhirnya dikembalikan ke Istanbul. Namun, otoritas imigrasi Turki mengamankan keduanya begitu tiba di Istanbul.
"Setelah sampai di Istanbul, kemudian diketahui bahwa mereka telah memasuki daerah perbatasan dan kemudian diamankan oleh Imigrasi," jelas Rikwanto.
Setelah dilakukan pemeriksaan di RS di Istanbul, otoritas Turki mendeportasi keduanya ke Indonesia via Kuala Lumpur Malaysia pada 6 April 2017.
Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Frans Barung Mangera menyebut, pemeriksaan Budi dan Nadir dilakukan untuk melihat jejak kedunya dalam jaringan ISIS.
Nadir sempat diperiksa di Mapolda Jawa Timur sebelum dibawa ke Mabes Polri.
"Dia diperiksa terkait keterlibatannya dengan teroris yang ditangkap di Lamongan beberapa hari lalu," kata dia.
Ketua DPW PKS Jawa Timur Arif Hari Setiawan membenarkan bahwa Nadir adalah anggota DPRD Kabupaten Pasuruan periode 2014-2019.
"Informasi yang saya dapat, dia dari Turki, lewat Kuala Lumpur dan turun ke Juanda," kata dia.
Dia belum yakin bahwa yang bersangkutan terlibat aksi terorisme karena partainya tidak pernah mengajarkan ajaran radikalisme.
"Kami harap ada pemeriksaan komprehensif untuk membuktikan bahwa dia benar-benar terlibat dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah," ujar Arif.
DPW PKS Jawa Timur sedang berkoordinasi dengan DPP partai untuk memberikan bantuan hukum kepada MNU.
Politikus PKS yang juga sebagai Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengaku belum mengetahui persis penjemputan anggota DPRD Pasuruan Nadir. Sebab, informasi yang beredar masih simpang siur.
"Informasi penjemputan masih simpang siur, kami akan cek informasi di internal, sesungguhnya seperti apa," jelasnya.
Ia mengatakan, ada beberapa informasi yang dihimpun oleh PKS, termasuk bahwa MNU tengah menjalankan umrah.
"Dari keluarga sih bilangnya umrah, tapi ada informasi yang bilangnya beda lagi," kata dia. (fer/coz/nis)