Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari beberapa kali persidangan kasus dugaan korupsi Satelit Bakamla di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat disebutkan ada indikasi peran kepala Bakamla, Laksamana Madya Arie Sudewo.
Dalam dakwaan Hardi dan Adami terungkap Arie Sudewo meminta jatah 7,5 persen dari proyek pengadaan monitoring senilai Rpp 222,4 miliar.
Atas hal ini pihak KPK mengaku menyerahkan pengusutan hal tersebut ke POM TNI. KPK berharap POM dan Panglima TNI memiliki komitmen yang sama dengan KPK untuk menuntaskan perkara tersebut.
"Soal fakta persidangan yang menyebutkan indikasi peran Kepala Bakamla, yang bisa menindaklanjuti adalah POM TNI," tegas Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (10/4/2017) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Sementara itu, untuk pengusutan pihak lain yakni warga sipil diungkapkan Febri, penyidik KPK terus melakukan pendalaman melalui pengembangan perkara.
"Jika informasi sudah lengkap tentunya akan segera kami umumkan ke publik," ujar Febri.
Febri menambahkan dalam persidangan selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan Kepala Bakamla sebagai saksi. Atas hal ini, KPK akan berkoordinasi lebih lanjut dengan POM TNI.