Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pegiat hak asasi yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Komnas HAM menyebut penuntasan kasus HAM yang dilakukan Komnas HAM masih buruk.
Ketua YLBHI, Asfinawati mengatakan, sejak memasuki era reformasi, dalam melakukan penyelidikan dan menghentikan pelanggaran HAM seperti mandat awal lembaga itu dibentuk tahun 1993, menunjukan penurunan.
"Dalam perjalanan reformasi dari 1998 hingga saat ini kami menemukan nyaris tidak ada perkembangan berarti dari mandat tersebut," kata Asfinawati, dalam jumpa pers di kantor YLBHI, Jakarta, Minggu (14/5/2017).
Tak hanya lambat mengusut kasus, dia juga menilai Komnas HAM didera persoalan internal.
Di antaranya mengenai masa jabatan pimpinan yang satu tahun sekali berganti dari sebelumnya dua tahun enam bulan.
Selain itu, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat adanya kejanggalan terhadap laporan keuangan Komnas HAM tahun 2015.
Sehingga, pegiat hak asasi meminta ada evaluasi mendalam kepada komisioner saat ini.
Sementara itu, Kepala Divisi KontraS, Feri Kusuma menyatakan, pimpinan Komnas HAM periode 2012-2017 gagal menjalankan tugas.
"Secara umum kita bisa bilang periode ini gagal dalam melaksanakan tugas dan mandat dalam menjalankan tugas HAM," ujar Feri.
Indikator itu, lanjut dia, dilihat dari munculnya beberapa permasalahan di internal Komnas HAM yang mencoreng citra lembaga itu sendiri.
"Secara internal ada konflik antar anggota komisioner, konflik dengan para staf yang proses tindakan di dalam Komnas HAM," ujar Feri.