Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi, mengatakan salah satu pelaku serangan bom bunuh diri Kampung Melayu, Jakarta Timur, yaitu Ahmad Sukri, diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan bom Sarinah dan Bom Cicendo, Bandung.
Kelompok teror ini, diduga masih menjadi bagian dari jaringan Aman Abdurahman dari JAD dan kelompok Khatiba Nusantara, pimpinan Bahrum Naik.
"Salah satu terduga pelaku yang ikut tewas adalah Ahmad Sukri, yang memiliki keterkaitan dengan jaringan tersebut di atas dan aktor-aktornya," ujar Muradi kepada Tribunnews.com, Kamis (25/5/2017).
Muradi melihat serangan bom bunuh diri Kampung Melayu sangat keji, ingin menunggangi aksi pawai obor masyarakat menjelang Ramadhan untuk menargetkan anggota Polri.
Aparat keamanan justru tengah menjaga agar pawai obor tersebut berjalan dengan baik dan lancar.
Muradi juga melihat aksi bunuh diri tersebut memberikan penegasan bahwa ada upaya untuk mengasosiasikan antara pawai obor jelang Ramadhan dengan target sasaran dari personel Polri.
Dengan berupaya memanfaatkan momentum pawai obor tersebut, pelaku berupaya membangun sentimen negatif ke Polri yang dianggap tidak cukup cakap mengamankan agenda pawai obor tersebut.
"Ini akan berimplikasi pada kegaduhan politik secara nasional," ucap Muradi.
Namun demikian, Muradi meyakinkan bahwa pelaku hanya sekedar memanfaatkan momentum menguatnya sentimen politik identitas untuk kepentingan dan agenda yang lebih besar, yakni ISIS dan jejaringnya di Indonesia.
Aksi keji bom bunuh diri tersebut memiliki agenda yang kurang lebih sama dengan yang diagendakan di sejumlah titik global, yakni manchester, Bangkok, serta aksi okupasi wilayah oleh isis di Philipina Selatan.
"Aksi keji tersebut memberikan pesan dan sinyal bahwa pergeseran area dari Timur Tengah ke Eropa dan Asia Tenggara direspons positif oleh jejaring lokal ISIS di wilayah tersebut di atas," jelasnya.
Setidaknya hal tersebut menjadi bagian dari sesuatu yang harus segera direspons oleh publik, elite politik dan pemerintah.
Sentimen politik identitas yang sempat mengharu-birukan ruang publik dan elit politik menurutnya, jika tidak segera disudahi, maka akan berimplikasi negatif bagi eksistensi berbangsa dan bernegara.
Hal ini dikarenakan organisasi teror telah memanfaatkan cela tersebut untuk kepentingan mereka.
Karena itu, langkah yang dilakukan oleh publik adalah memastikan bahwa semangat politik identitas yang selama ini menguat harus diarahkan pada hal yang positif dengan penegasan pada toleransi dan bahu membahu menjaga entitas dan identitas keindonesiaan.
Karena dengan itu, peluang kelompok dan jaringan teroris yang ada menjadi kehilangan momentum dan tidak lagi mendapatkan tempat di bumi Indonesia.
Menurutnya, salah satu cara melawan radikalisme dan terorisme adalah dengan menekankan kepercayaan bahwa pemerintah dan aparat keamanan mampu memberantas radikalisme dan terorisme.
Sehingga dengan penekanan itu, pemerintah dan aparat keamanan, khususnya Polri akan bertugas dan bertindak tegas dalam menjaga warganya dan menjaga keindonesiaan dari ancaman radikalisme dan terorisme.