Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menegaskan, masyarakat Indonesia tidak boleh ada sedikitpun takut dan termakan lagi teror pelaku bom. Masyarakat harus bersatu dan membangun kesadaran bahwa teror adalah musuh bersama.
Demikian ditekankannya menanggapi terjadinya ledakan bom di Terminal Kampung Melayu, Rabu malam (24/5/2017) sekitar pukul 21.00 WIB. Ledakan yang diduga bom bunuh diri ini menewaskan tiga anggota Polri dan dua orang yang diduga pelaku, serta 10 orang polisi dan warga luka-luka.
“Saya kutuk keras pelaku tragedi bom di Kampung Melayu dan harus ada upaya cegah dini agar teror tak terulang. Perlu hadirnya sinergi antar lembaga untuk menganalisa penyebab serta mengasup rekomendasi kebijakan secara utuh,” tegas Kharis dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Kamis (25/5/2017).
Politisi F-PKS itu menegaskan, apapun motif pelaku melakukan aksi tersebut merupakan aksi penistaan terhadap kemanusiaan. Apalagi pemboman dilakukan saat umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadhan.
Secara khusus, ia berharap meningkatnya kapasitas deteksi dan peringatan dini dari aparat intelijen ditingkatkan sekaligus kapasitas cegah tangkal dini aparat keamanan terutama di pusat keramaian warga.
Kharis kembali menegaskan, aparat keamanan harus mengungkap identitas pelaku dan aktor pemikir di balik aksi pemboman tersebut tanpa mengaitkannya dengan agama tertentu karena ini kejahatan terhadap kemanusiaan.
“Saya akan melihat perlu tidaknya peran serta mitra-Komisi I, baik BIN, TNI, dan Kemlu dalam hal dugaan adanya kaitan antara insiden di Kampung Melayu dengan kejadian di Manchester, Inggris dan Marawi, Filipina terbaru,” imbuh Kharis.
Kharis tak memungkiri, setiap teror bom selalu menyisakan duka yang tak terelakkan bagi korban dan keluarganya. Belasungkawa pun sudah selayaknya turut disampaikan beserta dukungan untuk keluarga para korban.
“Duka yang paling dalam untuk semua polisi yang gugur serta seluruh korban, kami bersama korban dan keluarga,” tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu. (Pemberitaan DPR RI)