Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Muslim Ayub menilai Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi alat balas dendam kepada mereka yang kritis terhadap pemerintah.
Pembalasan tersebut, kini menimpa Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais.
Ayub mempertanyakan terseretnya nama Amien Rais dalam kasus korupsi alat kesehatan yang terdakwanya mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.
"Ada kecenderungan Kejaksaan bahkan KPK jadi alat kelompok tertentu untuk melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan," kata Ayub seperti dikutip dari Kompas.com, Minggu (4/6/2017).
Anggota Komisi III DPR ini mengaku mendapat informasi bahwa jaksa KPK yang menuntut Siti Fadilah Supari berasal dari Kejaksaan Agung.
Berdasar latar belakang itu, Ayub menilai penegakan hukum yang terjadi tidak bisa dipisahkan dari situasi politik.
Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (31/5/2017) lalu, jaksa KPK menyebut dana korupsi alat kesehatan antara lain mengalir ke rekening Amien sebanyak enam kali.
Total dana yang mengucur ke Amien sebesar Rp 600 juta.
Baca: Ada Upaya Pembusukan Karakter Amien Rais
Ayub mengatakan, kalau bicara aliran dana dari korporasi, pastinya tidak mungkin hanya dari satu korporasi untuk satu subjek hukum saja.
Korporasi tersebut pasti melakukan banyak transaksi ke banyak pihak.
"Tapi kenapa yang disorot hanya aliran dana ke Pak Amien?" katanya.
Ayub menambahkan, sikap Amien Rais yang langsung melakukan jumpa pers menunjukkan bahwa yang bersangkutan yakin tidak menerima uang hasil korupsi.
Dalam jumpa persnya, Amien mengakui ia menerima dana dari rekannya di PAN, Soetrisno Bachir.
Terkait penyebutan nama Amien Rais di sidang korupsi alat kesehatan, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menyesalkan adanya upaya menuduh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut terlibat korupsi.
Dahnil mengatakan, upaya menuduh Amien ini muncul merujuk pada tuntutan yang dibacakan oleh jaksa di Pengadilan Tipikor, Rabu lalu.
Padahal, kata Dahnil, sangat terang dan jelas tuntutan jaksa tak mengkualifikasikan peran Amien Rais sebagai aktor pelaku pidana karena dia hanya sebatas penerima aliran dana.
"Pak Amien Rais sudah mengakui benar dapat dana, sebatas donasi atau bantuan. Dana yang diberikan hanya berupa bantuan sukarela tanpa motif jahat," papar Dahnil dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/6/2017).
Apalagi, lanjut Dahnil, Amien juga mengakui menerima dana itu dari Soetrisno Bachir, yang memang dekat dan kerap membantu Amien.
Dahnil menilai wajar apabila Amien tak mempertanyakan asal usul dana tersebut.
Dalam tuntutan jaksa juga, lanjut dia, Amien Rais sama sekali tidak dikonstruksikan sebagaimana kategorisasi pelaku pidana yang disebut Pasal 55 dan 56 KUHP, yaitu turut melakukan, membantu melakukan, membujuk, atau melakukan.
"Namun sayangnya, (ada) politisasi dan pembusukan seolah Pak Amien Rais melakukan korupsi, bahkan berusaha dikait-kaitkan dengan organisasi yang pernah dipimpin beliau yakni Muhammadiyah," sesal Dahnil.
Menurut Dahnil, pembusukan ini dilakukan oleh para pembenci yang merasa terancam dengan sikap-sikap kritis Amien Rais selama ini.
Danil pun mengimbau agar upaya pembusukan ini dihentikan, karena Amien Rais tidak melakukan tindak pidana korupsi apalagi ada kaitannya dengan Muhammadiyah.
"Betapa tidak pantas penghakiman dialamatkan kepadanya dan stop upaya fitnah seolah Pak Amien Rais melakukan praktik korupsi," ucap Dahnil. (uci)