TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usai melakukan pertemuan di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto akan segera mengundang Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke kediamannya di Hambalang.
"Saya kira kami sepakat untuk membuat pertemuan yang lebih rutin, nanti mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Nanti kami berharap akan undang Pak SBY ke Hambalang lah," ujar Wakil Ketua Umum partai Gerindra, Fadli Zon.
Meski akan membuat rutin pertemuan SBY dan Prabowo, Fadli menyebut pertemuan kedua tokoh itu belum membicarakan koalisi di Pemilu 2019.
Pertemuan itu, hanya membahas seputar Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu khususnya mengenai ambang batas presiden.
Kendati demikian, Fadli tak menampik kerja sama antara Demokrat dengan Gerindra kemungkinan besar akan terjadi di Pilkada serentak 2018.
"Salah satu yang akan dijajaki kemungkinan untuk Pilkada mengusung calon sama. Meskipun tidak mutlak tetapi termasuk bagian yang dijajaki di beberapa Pilkada," tegasnya.
Salah satu penjajakan koalisi yang sedang dilakukan Gerindra-Demokrat adalah Pilgub Jawa Barat.
Gerindra-Demokrat Jawa Barat sedang melakukan penjajakan untuk mencari formula terbaik menghadapi Pilgub Jabar mendatang.
"Sekarang kita masih intens. Saya sering ketemu Mayjen Iwan (Sulandjana), Ketua DPD Demokrat. Kita komunikasi bagaimana mencari formulasi terbaik, bagaimana kerja samanya bisa kita bangun," ucap Ketua DPD Gerindra Jawa Barat Mulyadi.
Penjajakan itu pun, menurutnya, telah mendapat restu dari Prabowo Subianto. Kendati demikian, Gerindra tak menutup pintu untuk berkoalisi dengan partai mana pun, terutama yang sejalan di DPR.
"Bisa berempat dengan PAN. Ketua PAN Jabar saya intens komunikasi. Kita empat partai iniGerindra-PKS-Demokrat-PAN), kita intens komunikasi. Kita sepakat membicarakan dalam ranah partai dulu, tidak ranah kandidat. Kita menghormati siapa pun yang diusung partai," tuturnya.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menegaskan, tidak ada pembahasan soal koalisi dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, pekan lalu.
"Tetapi yang dibahas itu soal bagaimana kita melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara lebih baik, lebih tepat, dan lebih seusai peraturan perundang-undangan yang ada," kata Agus.
Meski demikian, Agus mengatakan, tidak tertutup kemungkinan terjalin koalisi dengan Gerindra.
Hal itu mengingat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sesuai Undang-Undang Pemilu, yaitu 20 persen dari perolehan kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara nasional.
"Pada saat pertemuan itu tidak dibicarakan pasangan capres-cawapres 2019. Namun memang di dalam UU Pemilu, presidential threshold kan 20 persen, bisa saja dimungkinkan kami menuju ke arah sana (koalisi)," ujar Wakil Ketua DPR RI itu.
Biasa Saja
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto menganggap tidak ada yang perlu disoroti dari pertemuan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.
"Saya nggak pernah menyoroti itu, ya enggak usah, biar saja," ujar Wiranto.
Wiranto menilai SBY yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, berhak menemui siapapun. Begitu juga Prabowo Subianto juga boleh menemui siapa saja.
"Pak SBY mau ketemu siapapun boleh sebagai manusia ingin bertemu dengan sesamanya boeh, Pak Prabowo juga boleh mau ketemu siapa saja," kata Wiranto.
"Saya tidak mau membahas itu, karena itu biasa saja. Dua-duanya juga kolega saya dulu, sama-sama tentara saat bertugas," terangnya.
Pertemukan SBY, Mega dan Prabowo
Ketua MPR Zulkifli Hasan akan mempertemukan berbagai tokoh politik dalam satu acara pada agenda hari konstitusi yang akan terlaksana 18 Agustus 2017.
"Saya akan bikin acara MPR, hari konstitusi, saya undang Pak Prabowo Subianto, Pak SBY, Mbak Megawati, Pak Presiden Jokowi, Ibu negara, mudah-mudahan bisa datang," ujar Zulkifli.
Menurut Zulkifli, setelah kegiatan melaksanakan hari konstitusi, nantinya semua tamu undangan akan diajak gerak jalan sehat di jalanan Ibukota Jakarta.
"Tentu publik akan sejuk, adem. Walau beda politik, beda dukungan Pilkada, beda pendapat, tapi kita tetap silaturahmi dan ini tentu rakyat akan senang," tutur Zulkifli. (sen/why/wly)