News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Manuver Politik

Fadli Zon: Pemerintah Sekarang Cenderung Membelenggu Kebebasan Mengambil Sikap Politik

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/8/2017)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, partanya tidak merasa dikhianati Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo yang mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Menurutnya, sikap berbalik arah Hary Tanoe (HT) yang dulu mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2014 belum final.

"Nggak ada (merasa dikhianati). Kami pahami apa yang terjadi sama kecenderungan Parpol lain," kata Fadli kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Baca: Arief Poyuono Berniat Kembali Bergabung Dengan PDIP, Fadli Zon: Kami Tidak Kehilangan Stok

Menurut dia, sikap pemerintah saat ini cenderung membelenggu kebebasan dalam mengambil sikap politik.

"Pemerintah sekarang menurut saya cenderung untuk membelenggu kebebasan dalam mengambil sikap politik,"katanya.

Fadli menyebut hal itu terlihat saat organisasi masyarakat, aktivis yang sedikit kritis, lalu 'ditekan'.

"Sehingga menjadikan hukum sebagai alat kepentingan menekan atau penggalang demi jadi barisan pendukung. Ini yang kami rasakan," kata Fadli.

Baca: Tjahjo Kumolo Akui Bertemu Hary Tanoe Selama 5 Jam Sebelum Perindo Nyatakan Dukung Jokowi

Lebih lanjut saat ditanya apa kemungkinan hal itu yang melatarbelakangi HT mendukung Jokowi, Fadli enggan berandai-andai.

"Saya ngga tahu alasan utamanya. Walaupun kita menghargai itu kan sikap lembaga," katanya.

Wakil Ketua DPR RI ini membenarkan isu publik karena kasus yang menjerat HT, memaksa dirinya berubah haluan mendukung Jokowi.

Baca: Pujian Tjahjo Kumolo Soal Kontribusi Hary Tanoe

"Itu presepsi yang berkembang menurut saya mewakili perasaan masyarakat, jadi belum tentu sesuai hati nuraninya," kata Fadli.

Fadli menegaskan, jika Gerindra menjadi partai penguasa tidak akan menjadikan hukum sebagai alat politik.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini