Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Politikus Partai Nasdem Victor Laiskodat meminta maaf secara terbuka menyusul pernyataan kontroversialnya yang menyebut PAN, Gerindra, Demokrat dan PKS pendukung berdirinya negara khilafah karena menolak Perppu Pembubaran Ormas.
"Kebesaran seseorang tidak hanya diukur dari sebanyak apa tindakan benar yang dilakukannya, tetapi juga serendah apa hatinya untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kekhilafan yang pernah dilakukan. Permintaan maaf tersebut diyakini akan mengurangi kegelisahan dan keresahan di masyarakat,"ujar Wakil Sekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada Tribunnews, Jumat(4/8/2017).
Pernyataan Victor dinilai Saleh sangat tidak pantas dan tidak etis dan secara faktual telah menimbulkan keresahan dan kegelisahan.
Tidak hanya di kalangan internal partai-partai yang dicapnya sebagai pendukung khilafah dan intoleran, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat luas.
Pernyataan tersebut lanjut Saleh juga dinilai memiliki dampak luas yang belum tentu baik bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.
"Prinsip saling menghormati harus dikedepankan. Kami sangat menghormati Nasdem dan pak Surya Paloh. Secara resiprokal, tentu kami pun merasa perlu dihormati secara proporsional,"ujar Saleh.
Dalam kaitan itu, PAN kata Saleh juga menghormati langkah Partai Gerindra, Demokrat, dan PKS dalam menyikapi persoalan ini.
Termasuk jika mereka berencana menindaklanjutinya melalui jalur hukum.
Selama langkah yang diambil sesuai dengan koridor hukum dan demokrasi, PAN akan menghargainya.
"Sepintas saya dengar, teman-teman dari Gerindra, Demokrat, dan PKS akan menempuh jalur hukum. Ada juga yang mengatakan akan melaporkan ke MKD (mahkamah kehormatan dewan). Saya kira, itu sah-sah saja. Silahkan, kita akan menghormati pilihan-pilihan teman-teman tersebut,"kata Saleh
Di internal PAN sendiri kata Wakil Ketua Komisi IX DPR ini sejak awal beredarnya video tersebut sudah ada keinginan untuk menempuh jalur hukum.
Namun sebagian ada yang meminta agar Laiskodat diberi kesempatan untuk meminta maaf.
""Kalaupun nanti ada langkah hukum, PAN memastikan bukan untuk menambah kisruh suasana, tetapi lebih pada pembelajaran politik dan hukum bagi semua. Sebab, di dalam demokrasi, semua orang sama di mata hukum dan pemerintahan,"ujar Saleh.