Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri terus menuai kritik di tengah penyelidikan kasus Novel Baswedan yang sudah memasuki hari ke 116 pascapenyiraman air keras ke penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.
Kritikan pedas turut datang Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono yang menyoroti lambannya kinerja Polri mengungkap teror terhadap Novel.
"Kalau lihat situasi sekarang yang terjadi, dalam kurun waktu lama puncak prestasi kepolisian hanya bisa menggambar sketsa. Ya faktanya seperti itu," kata Ferry.
Baca: Masinton Kembali Pamer Kaos Sindiran Untuk KPK
Hal tersebut diunggkapkannya saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema 'Cerita Novel, KPK, dan Pansus DPR' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2017).
Ferry Juliantono meminta proses pengungkapan teror terhadap Novel harus dipercepat supaya semua masyarakat tahu kemampuan dan kekuatan Polri dalam membongkar kasus tersebut.
Bahkan Ferry Juliantono menduga sebenarnya Polri sudah mengetahui siapa pelaku penyiraman Novel.
Baca: Polri Gandeng Kepolisian Australia Periksa Rekaman CCTV Detik-detik Penyerangan Novel Baswedan
Namun, informasi itu masih ditutupi atau belum ditemukan akurasi informasi sehingga identitas pelaku masih sebatas sketsa.
Lebih lanjut, anggota komisi III DPR, Masinton Pasaribu berpendapat biarkan saja Polri bekerja menyelidiki kasus Novel.
Jangan diarahkan kasus Novel terkait dengan pemberantasan korupsi yang dilakukan Novel.
"Saya lihat ada upaya penggiringan seolah-olah satu-satunya faktir Novel disiram itu terkait dengan penanganan kasus korupsi. Jangan-jangan ada persoalan lain seperti jual beli online," kata Masinton.
Baca: Akui Sketsa Penyerang Novel Baswedan Mirip AL, Polisi: Alibinya Sudah Dibuktikan
Wakil ketua Pansus Hak Angket KPK itu juga mengingatkan agar Novel harus kooperatif dengan Polri dengan mau di BAP dan mengikuti prosedur penyelidikan yang dilakukan Polri.
"Kalau tidak mau di BAP, apa dasar Polisi mengungkap. Kalau ada jenderal terlibat, laporkan. Sekarang KPK main di opini saja, penegak hukum kok berpolitik," ujar Masinton.