Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menanggapi polemik mengenai rencana kebijakan full day school atau lima hari sekolah dalam sepekan.
Jokowi menegaskan bahwa lima hari sekolah dalam sepekan bukanlah suatu kewajiban pihak sekolah agar dilaksanakan.
"Perlu saya tegaskan, perlu saya sampaikan bahwa tidak ada keharusan untuk lima hari sekolah ya," ujar Jokowi disela-sela pertemuan dengan Jamiyah Batak Muslim Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/8/2017).
Jokowi menyadari bahwa tidak semua sekolah siap menjalankan kebijakan lima hari sekolah dalam sepekan, sehingga perlu ada kelonggaran.
Baca: Ketika Gibran Bergaya Kasual dan AHY yang Terlihat Klimis Bertemu di Istana
"Jika ada sekolah yang memang sudah lama melakukan sekolah lima hari dan didukung masyarakat ulama dan orang tua murid silakan diteruskan silakan dilanjutkan," kata Jokowi.
Jokowi juga mengatakan nantinya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah terbit akan diganti dengan Peraturan Presiden (Perpres).
"Jadi Permendikbud ini diganti dengan Perpres, lengkapnya tanyakan ke Mensesneg," ucap Jokowi.
Sebelumnya PKB terus menyerukan penolakan terhadap kebijakan sekolah delapan jam dan lima hari atau yang mereka sebut sebagai full day school.
Baca: Blusukan Ala Bung Karno, Mulai dari Sawah Hingga Kawasan Pelacuran
Menurut PKB sekolah lima hari dapat mematikan pendidikan berbasis kerakyatan seperti Madrasah Diniyah.
Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo perihal tersebut.
Namun, kebijakan sekolah lima hari itu tetap berjalan.
Bahkan Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Maman Imanulhaq menegaskan pihaknya akan mencabut dukungan terhadap Jokowi di Pilpres 2019 jika permintaan itu tak digubris,
"Kalau tidak ditanggapi Presiden, maka dapat kita katakan Jokowi sudah tidak berpihak kepada masyarakat Diniyah, Jokowi menipu umat Islam, Jokowi tidak perlu kita pertahankan di 2019," kata Imanulhaq.