Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Menko Luhut menerima 2 laporan mengejutkan dalam kunjungannya ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Pelayaran Katangka Makassar, Rabu (9/8/2017).
Pertama, terus menurunnya jumlah siswa. Kedua, beberapa SMK di Makassar telah menutup bidang studi pelayarannya.
Menanggapi permasalahan tersebut, Menko Luhut memerintahkan jajarannya untuk menyelesaikan masalah yang ternyata bersifat lintas kementerian/lembaga tersebut.
“Didoain aja semuanya, (sekat birokrasi) ini akan saya dobrak supaya (solusi) itu jadi,” ujar Luhut mengajak semua pihak di daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mencari solusi.
Maka dari itu, tidak hanya Mendikbud, Menteri Perhubungan, Menteri KKP, Menristekdikti, dan Menteri PU Pera yang akan diundang rapat minggu depan.
Tapi juga Gubernur Sulawesi Selatan dan Kepala Sekolah Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang Kelautan, Perikanan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK) Gowa. Dengan penyelesaian terintegrasi seperti ini Menko Luhut menyatakan keyakinannya dengan berkata,
“Negara kita negara kelautan (dengan) 79% (wilayah) kita adalah laut. Masa untuk masalah begini aja kita nggak (mau) kelarin?”
Menko Luhut mengidentifikasi masalah ke dalam tiga faktor utama, yakni terkait sertifikasi, kualitas guru, dan kecukupan sarana prasarana.
Khusus masalah kualitas guru, Menko Luhut menggaris bawahi status para guru produktif yang sudah harus mengantongi sertifikat tenaga pendidik khusus SMK Kemaritiman, supaya nantinya para guru tersebut memiliki kapabilitas serta profesionalisme yang mumpuni.
“Pentingnya status para guru produktif, kenapa? Karena jika tidak ada guru produktif, nantinya tidak ada orang profesionalnya,” tambahnya.
*Pendidikan Vokasi Kemaritiman jadi Perhatian Menko Luhut*
Lebih lanjut Menko Luhut menjelaskan bahwa joint resource bisa menjadi solusi sementara terkait mahalnya pengadaan peralatan simulator yang bisa mencapai harga Rp 7 – 9 milyar perunit.
“Tinggal nantinya kita hitung bagaimana tahapnya membuat (program joint resource) ini supaya bisa berjalan. Jadi nantinya bisa sharing. Misalnya bagaimana soal simulator agar tidak perlu ada di tiap sekolah, tapi mungkin hanya di beberapa sekolah saja,” pungkasnya.
Pendidikan vokasi kelautan ini menjadi perhatian Kemenko Kemaritiman karena pengelolaan SDM kelautan merupakan salah satu pilar Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017.
Bahkan pasal 7 peraturan tersebut secara khusus memberikan tanggung jawab kepada Menko Kemaritiman untuk melaporkan pelaksanaannya secara terintegrasi kepada Presiden, setelah berkoordinasi dengan lintas Menteri Koordinator.
Selain itu, setiap Menteri Kabinet Kerja, Kepala BNSP, dan 34 Gubernur wajib menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
Kelangkaan Garam
Menjawab pertanyaan media usai Kongres Infrastruktur Maritim di Makassar pada Rabu (9/8), Menko Luhut mengungkapkan rencana ekstensifikasi lahan garam untuk mengatasi kelangkaan.
“Garam itu sekarang kita minta supaya dibuat segera studi kelayakannya, jadi kita nggak mau tergantung lagi (pada impor), kita ini kan semua kurang sinergi.”
Ekstensifikasi lahan akan diprioritaskan di 3 wilayah yakni NTT, Sulawesi, dan Jawa Timur. “Karena di Kupang itu ada 7000 hektar dan di Sulawesi ini ada 2000 hektar.
Nanti juga di Madura. jadi tiga area utama ini akan kita sinergikan demi bisa memenuhi kebutuhan garam kita utamanya garam untuk konsumsi 1,3 juta ton dan garam industri itu kira-kira 2 jutaan.”
Saat ini proses studi sedang berlangsung dan ditargetkan selesai bulan depan dengan mengandalkan periset dalam negeri.
Menko Luhut menyampaikan bahwa saat ini di BPPT sudah ada teknologi pengolahan garam yang tidak tergantung cuaca. Seperti diketahui, salah satu kendala dalam pengadaan garam di Indonesia adalah ketergantungannya pada cuaca.
“Ternyata setelah kami identifikasi kemarin, BPPT punya teknologinya dan sekarang saya minta supaya Universitas Hasanuddin misalnya (dan) Univ dari Kupang terlibat dalam proyek itu,” ungkap Menko Luhut yang menutup kemungkinan terlibatnya pihak asing dalam program ini.
“Dan ini saya minta untuk betul-betul (dipergunakan) teknologi Indonesia, demi menyambut 72 tahun kemerdekaaan Indonesia,” pungkas Menko Luhut dalam jawabannya