Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnnews.com, Numrulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Undang-Undang (UU) nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai kurang bisa memayungi aparat pemerintah dalam membekuk pelaku penebar teror.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto.
Dalam pemaparannya di hadapan peserta pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), di auditorium Lemhanas, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2017), Wiranto mengatakan kelemahan dari UU tersebut salah satunya aparat tidak bisa bergerak hanya dengan bermodal bukti yang cukup.
Baca: Begini Penampakan Rumah di Kelapa Gading yang Diduga Disewa KPK Sebagai Safe House
"Sudah tahu ada rencana mengebom, sudah ada informasi, tapi saya tangkap tidak bisa, undang-undang tidak membolehkan. Nunggu dibom dulu, ada bukti ada katiannya baru kita tangkap," katanya.
Jika UU tetap dibiarkan tanpa ada perubahan, aparat dalam melakukan pemberantasan kelompok teror tidak akan berjalan maksimal.
Karena itu, ia mengapresiasi kemauan DPR bersedia membahas revisi UU terorisme.
Ia berharap pembahasannya bisa dirampungkan segera.
Baca: Susi Pudjiastuti Sebut Ada Permainan Kartel Di Balik Kelangkaan dan Kenaikan Harga Garam
"Pak DPR tolong dong undang-undangnya direvisi segera, janjinya dulu sebelum puasa, lebaran selesai, (tapi) sampai sekarang belum selesai," katanya.
"Saya katakan tadi, teroris tidak menunggu kita undang-undang (selesai) baru bergerak, mungkin kita ditertawakan teroris-teroris itu," ujarnya.
Di hadapan peserta didik Lemhanas, Wiranto juga menceritakan bagaimana ia melobi para anggota dewan agar pembahsan revisi UU terorisme bisa segera dirampungkan.
Satu cara yang ia lakukan dengan mengundang anggota DPR ke rumah dinasnya untuk menyaksikan dokumenter kekejaman pelaku penebar teror.
"Saya undang makan-makan, saya putarkan film, begitu ganasnya teror ISIS, anak-anak dilatih, gimana caranya gorok leher yang benar," ujarnya.
"Teman-teman DPR sampai tidak bisa lihat, (mereka bilang) aduh-aduh, jangan aduh-aduh," katanya.