TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anton Sihombing menegaskan bahwa audit kelayakan gedung DPR RI sudah dilakukan dua kali.
Audit yang dilakukan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hasilnya bahwa gedung udah retak dan bergeser.
"Udah retak bergeser harus diinjeksi, itu kan udah ngeri itu," kata Anton usai rapat paripurna pembukaan masa sidang 2017-2018 di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (16/8/2017).
Kondisi gedung seperti itu diperparah dengan kapasitas yang tidak memadai.
Menurutnya kapasitas gedung seribu orang, sekarang diisi lima ribu orang.
Oleh karena itu setiap ada insiden, kementerian PUPR melakukan audit terhadap gedung.
"Itu tiap ada kejadian itu akan mereka bentuk tim. Ya kan baru, udah ada hasilnya toh," katanya.
Baca: Gedung Diisukan Miring, DPR Minta Gedung Baru
Mengenai adanya moratorium pembanguan gedung pemerintahan yang baru, Anton membandingkannya dengan lembaga lain.
Menurutnya lembaga lain seperti KPK telah mendaptkan gedung yang baru.
"BPK dapat, KPK dapat, MA dapat. Bukan soal adil. Ini realitas kebutuhan karena (gedung DPR) sudah overload. Baru kalau ambruk ada yang meninggal, aduh," pungkasnya.