Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan, pihaknya secara tegas menolak rencana pembangunan apartemen bagi anggota DPR.
Menurutnya, kata 'apartemen' sangat identik dengan hal-hal mewah dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Baca: Gowes Sepeda Dari Istana, Jokowi Bagikan 7.500 Sertifikat Tanah Untuk Warga
"Kata-kata apartemen itu dari sisi namanya saja sudah tidak layak menurut kami. Kata-kata itu pasti disandingkan dengan hal-hal yang mewah, hal-hal yang santai, hal-hal yang tidak berpihak pada rakyat," kata Yandri saat dikonfirmasi, Minggu (20/8/2017).
Yandri membantah pertimbangan pembangunan apartemen DPR karena dapat memperlancar kinerja legislasi.
Menurutnya, kerja-kerja legislasi tidak ditentukan ada atau tidaknya apartemen.
Baca: Presiden PKS Minta Maaf Atas Doa yang Dibawakan Tifatul Sembiring
"Menurut saya DPR harus menyampaikan isu yang pro rakyat, jangan memikirkan diri sendirilah," kata Yandri.
Dirinya menjelaskan, Presiden Joko Widodo sempat menyindir capaian kinerja legislasi yang baru menyelesaikan 14 UU dari 59 RUU yang masuk di Prolegnas 2017.
"Menurut kami, bukan itu persoalannya, kalau selama ini masalahnya tidak banyak hadir, legislasi jadi tidak maksimal, bukan soal apartmen," kata Yandri.
Lagi pula, menurutnya, setiap anggota dewan telah diberikan fasilitas berupa rumah jabatan di Kalibata dengan anggaran perawatan yang cukup besar.
Baca: Unggah Foto Injak Foto Jokowi di Facebook, Pria Berusia 18 Tahun Dicokok Polisi
Sayangnya, dia mengakui, rumah jabatan itu jarang ditempati para politisi Senayan.
"Toh selama ini juga rumah di kalibata yang hampir tiap tahun mengeluarkan dana yang besar, banyak juga tidak ditempati oleh anggota DPR," katanya.
Sementara soal wacana gedung baru DPR, Yandri menuturkan pihaknya akan melihat kajian terlebih dahulu.
Namun, dirinyai mengusulkan agar pembangunan gedung baru ditunda.
Sebagai gantinya, DPR lebih baik memperbaiki gedung dan fasilitas yang sudah ada.
"Kami lihat dulu, penambahan ruang kerja DPR itu definisinya membangun gedung baru ya nanti dulu, tetapi jika memperbaiki yang sudah ada. Masalah kamar mandi misalnya ya silahkan mungkin bisa, artinya nggak bangun gedung baru," katanya.