Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Sebastian Salang mengapresiasi sikap berani pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengambil risiko menaikan sumbangan negara kepada partai politik menjadi Rp 1000 persuara.
Kenaikan dana Parpol dilakukan di tengah pemerintah sedang menghadapi kesulitan keuangan dan minimnya kepercayaan publik terhadap Parpol.
menurut Salang, keputusan tersebut tidak mudah di tengah sorotan nasyarakat terhadap Parpol yang kian kencang.
Baca: Adik Andi Narogong Akui Dosen ITB Tolak Pemberian Tas Diduga Berisi Uang
Namun demikian, keputusan tetap diambil Jokowi karena memahami betul besarnya biaya operasional partai.
Menurutnya, jika bantuan tidak dinaikan, partai akan terus membebani kadernya.
Akibatnya, kader mencari tambahan penghasilan di luar pendapatan resmi.
"Di sinilah kader partai banyak yang terperosok ke lembah korupsi atau menjadi calo proyek," kata kordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia(Formappi) tersebut kepada Tribunnews.com, Senin (28/98/2017).
Lanjut Salang, tambahan bantuan dana dari negara untuk Parpol merupakan berita gembira bagi Parpol.
Sebab, selama belasan tahun setelah reformasi, bantuan negara hanya Rp 108 persuara.
Baca: PPATK Sebut Bos First Travel Gunakan Uang Jemaah Untuk Investasi Hingga Keperluan Pribadi
Meskipun dana bantuan untuk Parpol dinaikan,
Sebastian Salang pesimis kenaikan hingga 10 kali lipat tersebut dapat mencegah korupsi.
"Sejujurnya saya pesimis, sebab tambahan pendanaan masih jauh dari kebutuhan pengeluaran partai," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, perilaku korup para politisi negeri ini dipengaruhi biaya politik yang mahal dan perilaku hidup hedon.
Karena itu, ia berpesan, agar pemerintah jangan hanya memberi bantuan dana tetapi partai juga harus dikontrol atau diaudit penggunaan keuangannya.