Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara telah ditegur oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akibat Saracen.
Rudi mendapat perintah untuk mencari siapa klien dan investor Saracen.
Untuk mengungkap tuntas Saracen, Rudiantara mengajak Kepolisian RI. Sehingga pihak epolisian punya akses langsung mengejar sindikat tersebut di dunia maya.
"Presiden telah meminta cari yang mengorder dan membayar Saracen. Kominfo kerja sama dengan Polri, karena mengatur platform adalah Kominfo. Tapi beberapa hal, Polri dipersilakan mengusut dengan platform," ujar Rudiantara saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senin (28/8/2017).
Sindikat Saracen telah resmi ditangkap oleh pihak kepolisian. Organisasi ini diduga menyebar berita hoax dan isu SARA serta ujaran kebencian di media sosial.
Rudiantara menambahkan dalam mengusut Saracen, bukan hanya pemerintah dan Polri saja yang berperan aktif.
Tetapi Rudi meminta para operator platform juga bertanggung jawab terhadap konten-konten negatif yang tersebar.
"Konteks Saracen jangan dilemparkan ke masyarakat, pemerintah, dan Polri saja. Pemilik platform juga harus tanggung jawba membersihkan," kata Rudiantara.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengapresiasi aparat kepolisian yang mampu membongkar jaringan Saracen.
Namun, dia berharap kepolisian tidak berhenti pada membongkar jaringan Saracen saja, tetapi juga harus memproses secara hukum.
"Mana-mana yang masuk tindak pidana itu harus diproses, harus dibuka. Supaya masyarakat tahu ternyata yang beredar selama dua tahun terakhir ujaran kebencian mulai Pilpres 2014 ternyata semua adalah rekayasa," kata Tjahjo.
Tjahjo menilai penting pemeriksaan kelompok Saracen hingga semua apa yang dilakukan mereka terbuka dan dapat diminta pertanggungjawabannya.
Dia berharap, kelompok seperti Saracen hilang dari kehidupan bermasyarakat.
"Supaya ke depan negara ini jangan sampai jadi negara yang percaya kepada fitnah, percaya kepada hal-hal yang tidak benar," tuturnya.
Mantan Sekjen PDI Perjuangan itu menilai, ujaran kebencian yang diduga dilakukan kelompok Saracen dapat mengganggu tatanan, menganggu hubungan baik masyarakat dan pemerintah.
"Fitnah kepada Presiden kan luar biasa sekali. Perorangan, lembaga, apa yang dikerjakan oleh pemerintah dengan baik pun diputarbalikan, termasuk urusan Pilkada jangan sampai ke Pileg dan Pilpres justru membuat fitnah," ujarnya.
Tjahjo kemudian mengajak semua pihak untuk membangun demokrasi yang sehat dengan menyampaikan program-program yang terbaik.
"Fitnah kepada semua pihak, baik perorangan, baik kelompok atau pemerintah ini harus diusut dengan baik," tandasnya.
Ketua SETARA Institute Hendardi menilai, kelompok intoleran yang eksis dan berpengaruh, hasrat berkuasa dengan menggunakan segala cara, membuat kelompok Saracen mendapatkan ceruk pasar yang luas.
"Pekerjaan kelompok Saracen merupakan kejahatan serius karena implikasi yang ditimbulkan dari konten kebencian adalah ketegangan sosial, konflik, diskriminasi, xenophobia dan kekerasan," kata Hendardi.
Mantan Menkopolhukam Agum Gumelar mengatakan Hoax Saracen sangat menjijikkan.
"Itu sudah terbongkar dan sangat menjijikkan, menimbulkan kebencian yang masuk ke hati, serta merusak persatuan dan kesatuan," kata Agum Gumelar saat ditemui di kantor PP Polri kemarin.
Sebagai seorang yang pernah jadi bagian menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Agum Gumelar, isu bohong yang kemudian menimbulkan provokasi sedang menguji kondisi negara menjadi tidak terkendali.
"Kita (warga Negara Indonesia) mensyukuri kebebasan yang telah ada selama 72 tahun merdeka, tapi tetap kita harus memanage agar tidak berkembang menjadi sesuatu yang liar," katanya.
Ia juga tidak yakin tentang dugaan keterlibatan seorang Purnawirawan dalam kelompok penyebar hoax Saracen.
"Itu saya (Agum Gumelar) kenal, tapi saya tidak yakin dia terlibat, jadi berita yang ada tentang keterlibatan Purnawirawan itu harus dibuktikan benar atau tidak," ujar Agum.
Agum Gumelar yang pernah menjadi pangdam ini menyatakan mengenal baik Purnawirawan yang diduga terlibat Saracen.
"Karena menurut saya sendiri dia bekas kasdam saya, adik saya ketika saya jadi pangdam sehingga saya tidak yakin," kata Agum. (tribun/rin/fah/yat/mal)