Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi anggota Komisi V DPR RI Nusyirwan Soejono, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya hadir di acara Pengalihan Aliran Sungai Ciberang pada Pembangunan Bendungan Karian di Lebak, Banten, Rabu (30/8/2017).
Dengan pengalihan aliran sungai tersebut, pembangunan Bendungan Karian memasuki tahap konstruksi tubuh bendungan dengan target rampung pada bulan Mei 2019.
"Saat ini progres konstruksinya sudah 39 persen, selanjutnya pembangunan tubuh bendungan (main Dam) akan dibangun dengan ritme Rock-n-roll, yakni dikerjakan tujuh hari seminggu, minimum 2 shift sehari, agar selesai pada Mei 2019," jelas Menteri Basuki.
Bendungan Karian merupakan salah satu dari 65 bendungan yang dibangun oleh Kementerian PUPR pada periode 2015-2019.
Pembangunan bendungan ini sebagian dibiayai dari pinjaman Pemerintah Korea Selatan, yang dimulai pembangunannya sejak Oktober 2015.
Bendungan senilai Rp 1,07 triliun dikerjakan oleh Daelim Industrial Co, LTD; PT. Wijaya Karya (Persero); PT. Waskita Karya (Persero).
Joint Operation ini memiliki luas area genangan 1.740 hektar dengan kapasitas tampung efektif 207,5 juta meter kubik.
Selain Bendungan Karian, Kementerian PUPR mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur PUPR lainnya di Banten yakni Bendungan Sindang Heula, Tol Serang-Panimbang, rehabilitasi jaringan irigasi di Ciujung dan jaringan irigasi Pamerayan, serta pembangunan 30 jembatan gantung yang sangat penting untuk menghubungkan antar desa.
"Untuk anggaran tidak kurang dari Rp 2 Triliun dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur PUPR di Banten. Jadi saya kira perhatian Bapak Presiden kepada Banten sudah tidak kurang lagi. Sebagian sudah kita lakukan sejak 2015 hingga 2017 ini. Sebagian lainnya akan dimulai pada 2018, sehingga 2019 bisa kita selesaikan semua," terang Menteri Basuki.
Manfaat Bendungan Karian sebagai Multipurpose Dam
Bendungan Karian bermanfaat untuk mengairi Daerah Irigasi Ciujung yang memiliki luas 22.000 hektar.
Selain irigasi, bendungan ini akan menyuplai kebutuhan air untuk kebutuhan rumah-tangga, perkotaan dan industri di 7 Kota/Kabupaten yakni Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan wilayah DKI Jakarta sebesar 9.1 m3/detik melalui Karian-Serpong Conveyance System (KSCS), serta memenuhi kebutuhan air baku Kota Cilegon dan Kabupaten Serang sebesar 5,5 m3/detik.
Untuk memenuhi kebutuhan pasokan air baku Jakarta, selama ini berasal dari Bendungan Jatiluhur di sebelah timur Jakarta dan sebagian lainnya dengan cara mengambil air tanah.
Demi mengurangi pengambilan air tanah yang berdampak negatif pada penurunan tanah di Jakarta, ketersediaan air perpipaan Jakarta harus dipenuhi, salah satunya dari Bendungan Karian.
Untuk mengalirkan air baku ke daerah-daerah tersebut diperlukan pembangunan pipa air yang diperkirakan sepanjang 47,9 kilometer.
Saat ini sedang dikaji masterplannya dan akan disusun studi kelayakannya bersama K-Water dari Korea Selatan yang memiliki pengalaman panjang sebagai institusi kelas dunia dalam pengelolaan sumber daya air untuk dapat dibangun dengan skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Sekarang sedang diproses persiapan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditargetkan selesai 2019. Pendanaannya dilakukan juga melalui pinjaman dan kemungkinan skema KPBU," ungkap Menteri Basuki.
Bendungan Karian juga menjadi sarana pengendalian banjir di kawasan hilir yang merupakan kawasan strategis dengan infrastruktur penting seperti Jalan Tol Jakarta-Merak dan kawasan industri terpadu.
Manfaat lainnya sebagai lokasi tujuan wisata air dan memiliki potensi pembangkit energi listrik mikro hidro sebesar 1,8 MW.
“Bendungan ini juga akan difungsikan sebagai daerah wisata, untuk itu sebaiknya budidaya perikanan keramba dilarang. Pembangunan bendungan akan merubah lingkungan sekitar menjadi lebih hijau dan lebih baik sebagai efek dari tampungan air dalam jumlah besar," ungkapnya.
Tugas lainnya yang juga penting karena langsung dirasakan masyarakat yakni membangun sekitar 30 jembatan gantung yang menghubungkan antar desa di Provinsi Banten.
Menteri Basuki mengatakan sudah meminta lokasi jembatan gantung mana saja di kabupaten/kota di Banten yang perlu diperbaiki atau dibangun oleh Kementerian PUPR. (***)