Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah pimpinan Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Laode Muhammad Syarif, Alexander Marwata dan Thony Saut Situmorang, membuat gebrakan dalam dua bulan terakhir ini.
Teranyar KPK Jilid IV ini melibas praktik suap menyuap lewat operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten/Kota di Banten, Jumat (22/9/2017) hingga tengah malam.
Sejauh ini diamankan sekitar 10 orang, di antaranya kepala daerah, pejabat dinas dan swasta.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan 10 orang yang diamankan diindikasikan terkait dengan proses perizinan kawasan industri di salah satu Kabupaten/Kota di Banten.
Baca: Berturut-turut, KPK Tangkap 6 Kepala Daerah, Siapa Saja?
Sabtu (23/9/2017) dini hari tadi KPK menangkap Wali Kota Cilegon yakni Tubagus Iman Ariyadi.
Bersamaan kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Kalimantan Selatan disambut peristiwa OTT oleh KPK terhadap pimpinan DPRD Kota Banjarmasin.
Sebelumnya Presiden Jokowi pun menanggapi peristiwa OTT yang dilakukan KPK.
Menurut Jokowi, langkah KPK melakukan operasi tangkap tangan tersebut patut diberi apresiasi, asalkan operasi tersebut berdasarkan alat bukti dan fakta yang kuat.
“Ya memang kalau ada bukti, ada fakta-fakta hukum di situ, saya kira bagus,” kata Jokowi saat melakukan peninjauan ke Pasar Baru, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (15/9/2017).
Jokowi menilai OTT merupakan prestasi yang dimiliki KPK dalam rangka penindakan kasus-kasus korupsi.
“Prestasi KPK kan memang di OTT,” ucap Jokowi.
Berikut OTT demi OTT KPK Jilid IV yang dirangkum dalam dua bulan ini oleh Tribunnews.com:
1. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Madura terjaring OTT KPK, Rabu (2/8/2017).
OTT KPK ini diduga terkait Alokasi Dana Desa (ADD) Pamekasan tahun anggaran 2015-2016.
KPK menetapkan lima orang tersangka dalam OTT yang dilakukan di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
Mereka adalah Bupati Pamekasan Ahmad Syafii (ASY), Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya (RUD), Inspektur Pemkab Pamekasan Sutjipto Utomo (SUT), Kades Dasok Agus Mulyadi (AGM), dan Kabag Administrasi Inspektur Pamekasan Noer Solehhoddin (NS).
Dalam kasus ini, para pejabat di Pemerintah Kabupaten Pamekasan diduga memberikan janji atau hadiah kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan sebesar Rp 250 juta.
Suap diberikan untuk menghentikan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kejari dalam korupsi proyek infrastruktur senilai Rp 100 juta yang menggunakan dana desa.
2. KPK melakukan OTT terhadap dua pegawai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Salah satu pegawai yang ditangkap berprofesi sebagai panitera pengganti. Senin (21/8/2017).
Orang yang tertangkap tersebut merupakan panitera pengganti di pengadilan itu, berinisial "T".
OTT KPK ternyata terkait dengan indikasi suap dalam kasus perdata yang sedang ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu disampaikan Komisioner KPK Basaria Pandjaitan.
"Terdapat indikasi transaksi suap terkait dengan sengketa perdata yang sedang berproses di PN Jaksel," tutur Basaria saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Senin (21/8/2017).
3. KPK melakukan OTT terhadap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubla), Antonius Tonny Budiono alias ATB, Rabu (23/8/2017) malam.
KPK menahan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT AGK, Adiputra Kurniawan, tersangka dalam kasus suap proyek Pelabuhan Tanjung Mas.
KPK menahan Antonius Tonny Budiono di Rutan Guntur dan Adiputra Kurniawan ditahan di Polres Jakarta Timur.
KPK telah menetapkan Tonny Budiono dan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (PT AKG) sebagai tersangka, dalam kasus perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla tahun 2016-2017.
Tonny Budiono diduga menerima sejumlah uang suap dari pelaksanaan proyek di lingkungan Ditjen Hubla sejak 2016 lalu. Dia menggunakan modus baru dengan dibukakan rekening di sejumlah bank, yang telah diisi sebelumnya oleh si pemberi.
4. Petugas KPK menangkap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno dalam OTT, Selasa (29/8/2017) sekitar pukul 18.00 WIB.
Penangkapan itu berlangsung di rumah dinas wali kota, kompleks Balai Kota, Jalan Ki Gede Sebayu.
KPK amankan delapan orang dalam OTT di Tegal, Balikpapan, dan Jakarta pada Selasa (29/8/2017) kemarin.
Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan OTT dilakukan terkait dugaan suap kepada Wali Kota Tegal terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah, Tegal dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Tegal TA 2017.
Dari hasil gelar perkara dan pemeriksaan 1x24 jam, KPK menetapkan Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno (SMS), Ketua DPD Partai NasDem Brebes, Jawa Tengah, Amir Mirza Hutagalung (AMH) dan Wakil Direktur RSUD Kardinah, Cahyo Supardi (CHY) sebagai tersangka.
5. KPK melakukan OTT terhadap oknum penegak hukum di Bengkulu.
Tangkap tangan dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai upaya suap, Rabu (6/9/2017).
KPK menetapkan tiga tersangka dari enam orang yang diamankan dalam OTT terhadap hakim tindak pidana korupsi pengadilan negeri tipikor Bengkulu pada Rabu (6/9/2017) malam.
Yang pertama KPK menetapkan hakim anggota PN tipikor Bengkulu, Dewi Suryana (DSU) sebagai tersangka disusul Hendra Kurniawan (HKU) yang merupakan panitera pengganti PN tipikor Bengkulu, dan Syuhadatul Islamy (SI) yang merupakan pegawai negeri sipil saudara Wilson yang menjadi terakwa tindak pidana korupsi di Bengkulu.
DSU dan HKU ditetapkan sebagai tersangka sebagai penerima suap ditangkap di Bengkulu sementara SI sebagai pemberi suap ditangkap di Hotel Santika Bogor.
Ketiganya ditangkap pada tanggal 6 September 2017 malam dan 7 September 2017 dini hari oleh KPK.
Sementara untuk tiga orang lain yang diamankan yakni Dahniar (DHN) sebagai pensiunan panitera pengganti, S (PNS), dan DEN (swasta) masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
6. KPK menangkap tujuh orang pada OTT di rumah dinas Bupati Batubara.
Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan Bupati Kabupaten Batubara OK AZ terjaring dalam OTT Rabu (13/9/2017).
Terpisah, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan dalam OTT itu, ada tujuh orang yang diamankan berasal dari unsur pejabat daerah dan pihak swasta.
Mereka ditangkap usai melakukan transaksi suap terkait pengurusan fee sejumlah proyek di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.
Selain menangkap Bupati Batubara, dan enam orang lainnya, tim Satgas juga menyita sejumlah uang tunai yang diduga merupakan barang bukti penyuapan.
7. Masih dalam kurun waktu 24 jam pasca operasi tangkap tangan di Kabupaten Batubara, KPK Kamis (14/9/2017) malam juga melakukan penggerebekan pada terduga koruptor. OTT KPK menjerat anggota DPRD Banjarmasin serta direktur utama Bardarmasih.
KPK ikut mengamankan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Banjarmasih, berinisial M.
Dirut PDAM itu termasuk dalam lima orang yang diamankan oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
8. KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan(OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, tim KPK menangkap Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, di rumah dinasnya di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (16/9/2017) siang.
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan, beberapa orang, termasuk pihak swasta turut diamankan dalam OTT tersebut.
Pasca-OTT, penyidik KPK telah menetapkan Eddy Rumpoko bersama Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan dan pengusaha bernama Filipus Djap sebagai tersangka suap proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair senilai Rp 5,26 miliar.
9.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepala daerah. Sabtu (23/9/2017) dini hari tadi KPK menangkap Wali Kota Cilegon yakni Tubagus Iman Ariyadi.
Pria muda ini dicokok KPK bersama 9 pejabat di Cilegon dan pihak swasta terkait perizinan industri.