Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan ikut berkomentar saat ditanya wartawan soal isu 5.000 senjata yang diimpor oleh institusi non militer dengan mencatut nama presiden Joko Widodo.
Menurut Zulkifli, apabila impor senjata tersebut tidak sesuai ketentuan alias ilegal sebaiknya diusut oleh aparat berwenang.
"Ya diusut saja kalau ilegal, ya urusan polisi diusut, ditindak sesuai peraturan berlaku. Namanya juga ilegal kan," ujar Zulkifli di komplek MPR/DPR Senayan, Jakarta, Sabtu, (23/9/2017).
Menurut Zulkifli memiliki satu senjata tanpa izin saja dapat dikenakan pidana. aplagi kalau lima ribu senjata.
Baca: Soal Pernyataan Panglima TNI, Gerindra Desak Jokowi Usut Institusi yang Impor 5.000 Senjata Ilegal
Oleh karenanya Zulkifli mengatakan kasus tersebut sebaiknya ditangani.
" Kalau orang pakai pistol satu engga izin bagaimana? Apalagi lima ribu, sebaiknya diusut dan itu urusan polisi," pungkasnya.
Isu mengenai akan adanya impor lima ribu senjata tersebut berawal dari akun twitter Radio Elshita.
Selain itu bererdar pula dikalangan wartawan cuplikan audio rekaman pemberitaan mengenai impor senjata tersebut.
Baca: Jokowi Diminta Klarifikasi Pernyataan Panglima TNI soal Pasokan 5 Ribu Senjata Ilegal
Pernyataan Impor lima ribu senjata itu ternyata diungkapkan oleh panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, saat acara silaturahmi dengan purnawirawan mantan panglima dan kepala staf di Mabes TNI, Cilangkap, Jumat, (22/9/2017).
Turut hadir dalam acara silaturahmi tersebut Ketua Umum Gerindra yang juga mantan Pangkostrad Letjen (Purn) Prabowo Subianto, Menko Maritim yang juga Mantan Kodiklat TNI AD, Jenderal (Hor) (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Jenderal (purn) Endiartono Sutarto, Jenderal (Purn) Widodo A.S, dan Laksamana (purn) Agus Suhatono, mantan Kepala Staf TNI AL Laksamana (purn) Tedjo Edhy Purdijatno, mantan Pangdam VII Wirabuana Jenderal (Hor) (Purn) Agum Gumelar, dan lainya.
Di hadapan seniornya tersebut panglima mengatakan ada kelompok institusi yang akan membeli lima ribu pucuk senjata.
Gatot tidak menyebut nama kelompok institusi tersebut, yang pasti, kelompok itu bukan TNI.