Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wasekjen DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik mempertanyakan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait adanya impor 5 ribu pucuk senjata api (senpi) ilegal yang diduga dilakukan oleh kelompok tertentu dan mencatut nama Presiden RI Joko Widodo.
Ia pun menyoroti kalimat 'saya akan serbu' yang disampaikan oleh Gatot.
Baca: Fadli Zon: Panglima TNI Harus Jelaskan Institusi Mana yang Impor Senjata Ilegal
"Perhatikan saat Panglima TNI membocorkan data intelijen bahwa ada institusi di luar TNI, hendak membeli 5 ribu pucuk senjata dengan mencatut nama Presiden Jokowi, (ada kalimat) 'saya akan serbu'," ujar Rachland, dalam pernyataan persnya, Minggu (24/9/2017).
Rachland mengatakan bahwa dalam pernyataan yang telah beredar luas dan diketahui oleh publik, Panglima TNI menyatakan secara tegas akan 'menyerbu' polisi jika ada satu diantara mereka yang menembak tank atau kapal milik TNI.
"Ia juga mengancam akan menyerbu polisi, 'bila polisi membeli senjata untuk menembak tank'," jelas Rachland.
Oleh karena itu, Rachland pun kembali mempertanyakan apakah institusi Polri ada rencana untuk membeli senjata seperti itu.
"Apakah benar ada rencana Polri membeli senjata berat macam itu?," kata Rachland.
Kendati demikian, ia menyebutkan secara tegas bahwa pernyataan Gatot yang paling fatal menurutnya adalah yang mengandung kata 'menyerbu'.
"Yang secara fundamental paling fatal (menurut saya) adalah saat Panglima TNI mengancam akan 'menyerbu'," tegas Rachland.
Ia pun mengingatkan bahwa perlu diingat itu? dari sisi prinsip Democratic Accountability, militer tidak boleh mengambil kebijakan politik.
Rachland memaparkan, seorang Panglima TNI diangkat oleh Presiden, bukan Pemilihan Umum (Pemilu).
"Panglima tidak dipilih oleh Pemilu, Panglima TNI diangkat oleh Presiden," papar Rachland.
Panglima TNI memiliki kewajiban untuk menjalankan misi operasi terkait keamanan negara, bukan mengambil kebijakan.
"Kewajibannya bukan mengambil kebijakan, melainkan menjalankan dan mengelola operasi," pungkas Rachland.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan hal tersebut pada saat acara silaturahim dengan para purnawirawan jenderal TNI di aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 22 September 2017.
Rekaman suara pernyataan tersebut pun kemudian beredar luas melalui media sosial.
Gatot menilai ada institusi non-militer yang hendak membeli 5 ribu pucuk senjata dengan mencatut nama Presiden RI Joko Widodo.
“Ada kelompok institusi yang akan beli 5000 pucuk senjata, bukan militer, memakai nama Presiden," kata Gatot.
Gatot pun kembali menegaskan, tidak boleh ada institusi di Indonesia yang memiliki senjata, selain TNI dan Polri.
Selain itu Polri juga tidak diizinka memiliki senjata yang bsia menyerang alat tempur TNI, jika hal tersebut dilakukan maka TNI akan menyerbu Polri.
“Dan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank dan bisa menembak pesawat dan bisa menembak kapal, saya serbu kalau ada. Ini ketentuan," tegas Gatot.
Ia menyampaikan ham tersebut dalam pertemuan yang dihadiri para senior Jenderal (purn) TNI, meliputi Menko Polhukam Wiranto yang juga mantan Panglima TNI, mantan Wapres RI Tri Sutrisno, Laksamana (purn)TNI Purn Widodo AS, Laksamana (purn) TNI Agus Suhartono.
Serta hadir juga Prabowo Subianto, Sutiyoso, Agum Gumelar, hingga mantan Menko Polhukam Tedjo Edhy.