Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sempat menyebut ada institusi non-militer mencoba memasukan 5.000 senjata.
Peryataan tersebut membuat gaduh karena dinilai meresahkan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem Johnny G Plate menilai momentum peryataan panglima sebagai langkah pemerintah untuk membenahi pengelolaan senjata.
"Satu hal yang perlu dicatat, negara perlu mencatat jumlah senjata di Indonesia. Pasalnya saat dimana-mana proxy war itu terjadi dimana-mana tentu berbahaya. Karena itu pembelian senjata perlu terkordinasi dengan baik," kata Johnny G Plate saat ditemui di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2017).
Baca: Menhan: Presiden Jokowi Sudah Tahu Semua
Untuk itu, Johnny mengatakan pembelian senjata perlu dikontrol secara ketat terlebih saat ini pembelian senjata harus mendapat persetujuan TNI dan Polri.
Terlebih saat ini, lembaga-lembaga yang menggunakan senjata tidak hanya TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, Bea Cukai, akademi-akademi tertentu gunakan senjata.
"Karena itu pembelian senjata perlu persetujuan institusi terkait, standar tempur harus persetujuan TNI, Kamtibmas harus persetujuan Polri dan Kemenhan untuk mengetahui berapa senjata yang ada di Indonesia," paparnya.