Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim kajian elektabilitas Golkar merekomendasikan Setya Novanto mundur dari ketua Umum Golkar dan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk menggantikan tugasnya menjalankan roda partai.
Lalu siapakah yang kira-kira cocok mengemban tugas sebagai pengganti Novanto di Golkar?
Sosok pengganti Novanto, menurut Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing, haruslah pribadi yang bisa membangun komunikasi dan mendukung penuh program-program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bahkan sosok tersebut juga merupakan orang yang berkomitmen melanjutkan dukungan kepada Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang, seperti selama ini diikrarkan Partai Golkar.
"Pemimpin Golkar kedepan harus bisa berkomunikasi dengan pemerintah, karena sudah menegaskan menjadi partai pendukung pemerintah dan akan mengusung Joko Widodo dalam Pilpres 2019," ujar Emrus Sihombing kepada Tribunnews.com, Kamis (28/9/2017).
Baca: Rapat Harian Putuskan Setya Novanto Dinonaktifkan Sebagai Ketua Umum Golkar
Namun menurutnya, jika pengganti Novanto malah bersikap sebaliknya, yakni menarik dukungan kepada Pemerintah dan Jokowi, maka ini akan sangat merugikan Golkar.
Selain itu, imbuhnya, pemimpin baru tersebut harus sosok yang tidak punya "luka" masa lalu yang kembali bisa menyandera dan merugikan Golkar seperti yang terjadi pada kasus Novanto.
"Artinya dia harus punya kredibilitas dan integritas. Supaya kedepan ketua umum ini tidak kembali tersandera oleh perilaku-perilaku masa lalunya," jelasnya.
Lebih lanjut persayaratan pengganti Novanto memimpin Golkar adalah pribadi yang bisa merangkul semua faksi yang ada di Partai berlambang Beringin.
Baik itu kubu Novanto, kontra Novanto maupun faksi yang bersikap wait and see melihat perlunya sukses kekuasaan di Golkar.
Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid meyakini Ketua Umumnya Setya Novanto akan legowo dalam menyikapi rekomendasi tim kajian elektabilitas Golkar.
Dalam rekomendasi tersebut, Novanto disarankan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk menggantikan tugasnya menjalankan roda partai.
Sebab, dalam rekomendasi tersebut dinyatakan elektabilitas Golkar terjun bebas setelah Novanto ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK.
Sebagai Ketua Umum Golkar, Novanto berhak menyetujui atau menolak rekomendasi tersebut.
"Saya yakin ketua umum pasti akan mengambil langkah terbaik bagi dirinya dan organisasi. Saya yakin Setya Novanto tidak akan mengorbankan Partai Golkar untuk kepentingan pribadinya. Itu saya punya keyakinan," kata Nurdin di Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).
Terlebih, Golkar akan menghadapi berbagai agenda politik besar seperti pilkada 2018 dan pemilu 2019.(*)