TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saiful Mujani Research anda Consulting (SMRC) membuat sebuah survei mengenai 'isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI)' di Indonesia.
Survei ini dilakukan terhadap 1.057 responden dari sampel 1.220 orang, dengan margin error 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Lokasi sampel diambiil dari wilayah dengan demografi yang mencerminkan populasi nasional Indonesia dan proporsional berdasarkan karakter demografi dan sebaran wilayahnya.
Proporsi kategori jenis kelamin, tempat tinggal, agama, etnis, serta provinsi mencerminkan populasi nasional.
Para responden terpilih kemudian diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah terlatih, dalam periode tanggal 3-10 September 2017.
Kontrol kualitas terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangkan responden terpilih.
Dalam survei tersebut SMRC menemukan data yang mencengangkan mengenai isu kebangkitan PKI di mata masyarakat.
Seperti apakah hasil surveinya?
1. Mayoritas Warga Tidak Percaya Sedang Terjadi Kebangkitan PKI
Dalam survei yang dilakukan SMRC, mayoritas warga menyatakan tidak setuju akan adanya kebangkitan PKI di Indonesia.
Fakta tersebut didukung dengan adanya jawaban dari 86,8 persen responden survei.
"Kami tanyakan soal pendapat bahwa sekarang ini sedang terjadi kebangkitan PKI di Tanah Air. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak dengan pendapat tersebut? Yang mengatakan tidak setuju 86,8 persen," kata Sirojudin dalam paparan hasil survei, di Kantor SMRC, Jakarta, Jumat (29/9/2017).
Sedangkan yang menyatakan setuju akan adanya kebangkitan PKI hanya 12,6 persen belaka.
Sedangkan responden yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab ada 0,6 persen.
"Artinya overwhelming majority warga Indonesia tidak setuju dengan pendapat itu. Menurut mereka, tidak ada kebangkitan PKI sekarang ini," kata Sirojudin.
2. Jika PKI bangkit, apakah mengancam Indonesia?
Dari dirinci dari semua responden survei yang menyatakan setuju dengan kebangkitan PKI, sebanyak 39,9 persen menilai jika kebangkitan PKI menjadi ancaman bagi negara.
"39,9 persen dari 12,6 persen itu nilainya 5 persen dari total populasi. Kalau diambil penduduk dewasa saja sekitar 10 juta," kata dia.
Jika dibandingkan dengan jumlah yang menyatakan tidak setuju sedang terjadi kebangkitan PKI, angka 5 persen dari total populasi tersebut sangat kecil.
Namun 5 persen ini sangat menentukan jika dipandang dari kacamata politik.
"Tetapi dari sisi gerakan politik (ada 10 juta penduduk), mungkin harus diinterpretasi dengan lebih hati-hati," ujar Sirojudin.
3. Mayoritas Tidak Setuju Pendapat 'Jokowi Seorang PKI'
SMRC juga menemukan fakta bahwa mayoritas warga tidak setuju dengan isu bahwa Presiden RI, Joko Widodo adalah seorang PKI atau terkait dengan PKI.
"Sebanyak 75,1 persen menyatakan tidak setuju Jokowi orang atau terkait dengan PKI. Yang mengatakan setuju hanya 5,1 persen dan yang tidak tahu 19,9 persen," kata Sirojudin Abbas.
"Jadi overwhelming majority dari warga kita tidak setuju kalau Presiden Jokowi orang PKI atau terkait PKI," imbuhnya.
Pertanyaan mengenai Jokowi disisipkan dalam survei mengingat adanya isu kencang yang menuding bahwa Jokowi adalah seorang PKI.
"Kami menyampaikan ke responden, banyak pendapat di masyarakat tentang Presiden Jokowi. Diantaranya, Presiden Jokowi adalah orang PKI atau setidaknya terkait dengan PKI. Kami tanya apakah ibu/bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut," jelas Sirojudin.
4. Lebih Banyak Pendukung Prabowo Percaya PKI Bangkit Dibanding Pendukung Jokowi
SMRC menyatakan bahwa responden yang percaya kebangkitan PKI mayoritas merupakan pendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subinato.
Para responden tersebut juga memiliki kaitan dengan sejumlah partai politik, seperti, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra.
"Kami melakukan tabulasi silang, isu 'sedang terjadi kebangkitan PKI' menurut pilihan Presiden dalam Pilpres 2014," kata Sirojudin.
"Maka kelihatan, yang mengatakan setuju sedang terjadi kebangkitan PKI itu kelihatan lebih besar diantara pemilih Prabowo," lanjutnya.
Hasil tabulasi silang menunjukkan 19 persen dari responden pemilih pasangan Prabowo-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014, menyatakan setuju saat ini sedang terjadi kebangkitan PKI.
Sedangkan 10 persen dari responden pemilih pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Piplres 2014, menyatakan setuju saat ini sedang terjadi kebangkitan PKI.
"Jadi, opini tentang kebangkitan PKI terjadi lebih banyak pada pemilih Pak Prabowo ketimbang Pak Jokowi," kata Sirojudin.
Kemudian tabulasi silang antara isu 'sedang terjadi kebangkitan PKI' dengan preferensi parpol menunjukkan hasil yang cukup tersebar di seluruh parpol.
"Tetapi kalau dilihat proporsinya, maka yang setuju dengan isu 'sedang terjadi kebangkitan PKI' itu terlihat lebih besar diantara pendukung PKS (37 persen), Gerindra (20 persen), dan PAN (18 persen)," imbuh Sirojudin.
Hanya enam persen massa pemilih Partai Golkar yang setuju dengan isu 'sedang terjadi kebangkitan PKI'.
5. Isu Kebangkitan PKI Dimobilisasi Kekuatan Politik Tertentu
SMRC mengatakan bahwa isu PKI di masyarakat tidak terjadi secara alamiah dan dimobilisasi kekuatan politik tertentu.
"Hasil mobilisasi opini kekuatan politik tertentu, terutama pendukung Prabowo, mesin politik PKS dan Gerindra," kata Sirojudin.
Kesimpulan Sirojudin ini berdasarkan dari temuan-temuan survei opini publik nasional yang dilakukan SMRC terkait isu kebangkitan PKI.
Menurut Sirojudin, gejala mobilisasi terlihat pada warga yang cenderung memiliki akses ke media massa, terutama media sosial.
"Terutama media internet dan koran," kata Sirojudin dalam paparan hasil survei.(TribunWow.com/Fachri Sakti Nugroho)