Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun dari militer pada Maret 2018 mendatang.
Itu berarti enam bulan dari sekarang, dan 9 bulan jelang tahun dilaksanakannya Pemilu Presiden 2019.
Lalu apa hubungannya Jenderal Gatot dengan Pemilu Presiden 2019?
Apakah Jenderal Gatot akan memilih jalan politik?
Pertanyaan inilah yang "diburu" Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosianna Silalahi saat mewawancarai Jenderal Gatot Nurmantyo jelang peringatan HUT ke-72 TNI.
Baca: Wanita Cantik Tewas Tertabrak Kereta, Menangis di Tengah Rel Sampai Bertengkar dengan Orangtua
Namun saat ditanyakan mengenai hal itu, Jenderal Gatot mengatakan dirinya tengah fokus untuk mempersiapkan penerusan rantai estafet di TNI.
"Saya berkonsentrasi melaksanakan tugas sebagai Panglima TNI. Yang saya lakukan bagaiama tongkat estafet ini diberikan kepada generasi penerus saya dengan kondisi solid," ujar Jenderal Gatot dalam Program Rosi di Kompas TV, Kamis (5/0/2017).
Selain itu juga agar rantai komando dari bawah ke atas tegak lurus. Pun antar matra bersatu.
"Terpenting TNI dan Rakyat bersatu dan manunggal. Karena kemanunggalan TNI dan Rakyat merupakan sentral kekuatan Indonesia dan TNI" tegasnya.
Baca: Kangen, Pegawai Balai Kota DKI Menangis Terharu Saat Dapat Surat Balasan dari Ahok
Nah kalau dirinya berpolitik , menurut Jenderal Gatot, pasti ia akan berpijak kepada satu atau dua dan tiga partai politik yang ada di Indonesia.
Sikap itu, imbuhnya, malah akan membelah.
"Itu tidak boleh terjadi anggota TNI tidak boleh melakukan politik praktis," demikian ia menekankan sikapnya.
Rosi pun balik bertanya mengenai banyak partai politik yang menggadang-gadang Jenderal Gatot sebagai calon alternatif di pilpres 2019.
Menurut Jenderal Gatot, hal itu adalah hak prerogratif partai politik.
"Itu Hak prerogratif partai-partai. Saya tidak bisa melarang dan menegur," ucapnya.
"Biarkan saja. Tapi saya tetap konsisten, bahwa saya adalah prajurit sejati, tidak boleh berpolitik praktis. Politik saya adalah politik negara," imbuhnya.