Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memaparkan capaian 3 tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Forum Merdeka Barat di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (19/10).
Dalam laporannya, Menko Polhukam menyatakan bahwa stabilitas politik, hukum dan keamanan di Indonesia dalam kondisi yang sangat baik.
Baca: Pangdam XIV Hasanuddin Luncurkan Buku Keenam, Ini Judulnya
Menurutnya, stabilitas merupakan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pada ujungnya untuk mensejahterakan dan memberi keadilan bagi masyarakat.
"Untuk bisa membangun perlu ada stabilitas politik, keamanan dan hukum. Secara umum, tiga tahun ini stabilitas cukup bagi," kata Menko Polhukam Wiranto.
Dalam pelaksanaan demokrasi, kata Menko Polhukam, sejak era reformasi Indonesia terus menata sistem demokrasi yang tepat dan pas.
Menurutnya, saat ini demokrasi di Indonesia sedang bergerak dan pemerintahan Jokowi-JK ingin menata demokrasi sebaik-baiknya sesuai kaidah yang ada.
"Memang indeks demokrasi kita menurun sedikit dari tahun 2016 ke tahun 2017. Ini mempengaruhi indeks demokrasi kita," kata Menko Polhukam Wiranto.
Diakui bahwa adanya penurunan indeks demokrasi di tahun 2017 tidak lepas dari pelaksanaan Pilkada yang di beberapa daerah memprihatinkan.
"Tapi dari sisi partisipasi pemilih meningkat, dari 69,2 persen di tahun 2016 menjadi 74,5 persen di tahun 2017," kata Menko Polhukam.
Di bidang koordinasi politik luar negeri, Indonesia menjadi motor penggerak terbentuknya Forum Kerjasama Bilateral dan Regional Bidang Polhukam.
Pemerintah Indonesia juga telah mengerahkan segenap kemampuan deplomatiknya untuk memberikan satu bantuan dan perlindungan yang cukup besar bagi WNI yang menghadapi satu ancaman di luar negeri, termasuk meloloskan WNI dari aksi penyepakan yang dilakukan oleh para perompak di perbatasan.
"Paling tidak selama ini kita sudah membebaskan 4 ABK (anak buah kapal), 29 WNI yang disandera dan telah dibebaskan, 25.620 kasus yang telah diselesaikan, 204 WNI yang terancam hukuman mati telah diselamatkan, 1.035 kasus tindak pidana perdagangan orang diselesaikan, dan 142.733 TKI telah direpatriasi ke Tanah Air," kata Menko Polhukam Wiranto.
Di bidang pertahanan, melalui pertahanan negara trimatra terpadu, secara bertahap menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara.