Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanderaan 1300 orang warga yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, sudah menciderai kedaulatan NKRI.
Ketua Komisi I DPR TNI Abdul Kharis Almasyhari menilai TNI harus segera bertindak dengan seksama untuk membebaskan sandera Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua tersebut.
" Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini menciderai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini," tegas Kharis dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/11/2017).
Baca: Tahun Politik, BRI Optimis Pembiayaan Infrastruktur Tetap Jalan
Baca: TB Hasanuddin Yakin Satgas Terpadu Bisa Atasi Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua
Menurut Politikus PKS ini, TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen terkait kasus tersebut.
Sehingga ia yakin dapat menganalisis situasi dan kondisi di lapangan untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan dan tindakan lain yang diperlukan.
Tentu dengan kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian.
"Kita inginkan semua dilakukan terukur dan cegah jangan sampai sandera terluka apalagi sampai ada yang terbunuh," pinta Kharis.
Kharis yang merupakan anggota legislatif dari Solo ini juga melihat bahwa upaya persuasif memang harus dilakukan apalagi menyangkut keselamatan warga yang disandera, namun upaya represif juga harus disiapkan.
"Saya setuju dengan langkah tegas yang akan diambil TNI dan Polri, tapi jangan lupa kita juga harus memangkas jaringan pemasok senjata dan amunisi yang selama ini mengambil keuntungan dari situasi konflik di Papua," terang Kharis.
"Dunia internasional juga harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. Dengan kejadian ini kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan. NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib di hormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia," tutup Kharis.