Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengecam aksi yang dilakukan Kelompok Bersenjata di Desa Kimbely dan Banti, Distrik Tembagapura, Jayapura, Papua.
Kelompok yang yang menyandera 1.300 orang tersebut diduga bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Baca: 21 Buronan Kelompok Bersenjata di Papua Dirilis Polisi, Ini Nama-namanya
"Saya mengecam keras tindakan penyanderaan oleh Kelompok Bersenjata OPM. Apa yang mereka lakukan bukan lagi tindakan kriminal biasa. Melainkan bentuk tindakan terorisme. Sehingga mereka lebih tepat disebut kelompok teroris, daripada kelompok kriminal," kata Fadli Zon, Senin (13/11/2017).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai, penyanderaan tersebut, tak hanya melanggar hukum Indonesia.
Namun, juga mengancam hidup ribuan warga sipil di Papua.
Ini semacam test the water dari OPM.
Baca: Kelompok Bersenjata Berondong Satgas Amole Dengan Tembakan di Area Freeport
Dirinya meminta pihak Kepolisian dan TNI untuk berupaya keras agar para sandera bisa segera bebas, karena aksi ini sudah lebih dari empat hari.
Tentunya kondisi warga terisolasi sudah mulai kekurangan makanan, kondisi fisik mereka juga pasti menurun.
"Dalam kondisi ini, pihak Kepolisian dan TNI sebisa mungkin menghindari kontak senjata. Utamakan pendekatan persuasif dan preventif," kata Fadli Zon.
Meskipun begitu, tentu TNI dan Polri harus menunjukkan kedaulatan dan tak didikte oleh kelompok separatis.
Baca: Simpatisan ISIS Asal Banten Ditangkap Saat Mencoba Menyeberang ke Filipina Lewat Manado
"Masyarakat bertanya-tanya kenapa kejadian ini seperti dibiarkan dan aparat tak bertindak tegas. Masyarakat juga banyak yang menanyakan, mengapa mereka hanya disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bukan Kelompok Teroris atau Separatis," katanya.
Fadli menuturkan, harus ada penanganan tegas terhadap OPM dengan cara persuasif, dialog atau cara lain yang diperlukan. Ancaman yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) selama ini menunjukkan, seolah-olah Indonesia tak berdaya.
"Sebagai Ketua Tim Pemantau Otsus di Papua, saya mengamati, gerakan pro-kemerdekaan Papua dalam tiga tahun ini semakin nyaring. Mereka tak hanya well organized, tapi juga well funded," ujarnya.
Fadli mencontohkan, hal itu terlihat dari upaya internasionalisasi isu Papua, yang antara lain dimotori oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Mereka aktif mencari basis dukungan di forum internasional.
Seperti di Melanesian Spearhead Group (MSG), Pacific Island Forum (PIF), dan bahkan di forum dekolonisasi di the United Nations (UN).
Lanjut dia, tim Pemantau Otsus Papua DPR RI terus menggali perkembangan terbaru peristiwa tersebut.
Otsus dibentuk, menurutnya memiliki tugas agar permasalahan di Papua bisa cepat teratasi.
"DPR ingin implementasi Otsus ini dapat memberikan dampak strategis bagi penyelesaian permasalahan politik dan keamanan di Papua. Tak hanya dijalankan sebatas business as usual," katanya.
Ia mengingatkan pemerintah jangan anggap enteng masalah Papua dan segera mengambil langkah untuk meenyelesaikannya.
"Jika tindakan penyanderaan didiamkan, maka akan berulang sebagai cara mencari perhatian internasional oleh OPM," katanya.