Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari awal sudah terbentuk kesepatan bahwa DPR RI akan mendapatkan fee dari proyek e-KTP sebesar 5 persen.
Kesepakatan tersebut disampaikan Irman yang saat itu menjabat sebagai direktur jenderal kependudukan dan catatan sipil Kementerian Dalam Negeri kepada terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.
Baca: Andi Narogong Ungkap Bahas Janji Jatah 5 Persen Untuk DPR RI di Rumah Setya Novanto
Chairuman Harahap saat menjadi ketua Komisi II DPR RI pada akhir tahun 2011 kemudian meminta jatah tersebut kepada Irman.
Andi kemudian mengungkapkan diundang ke Equity Tower, kantornya Ketua DPR RI Setya Novanto.
Di sana sudah hadir Chairuman Harahap, Direktur PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos dan Setya Novanto.
Baca: Agus Gumiwang Sebut Tiga Alasan Airlangga Hartarto Layak Pimpin Golkar
"Waktu itu mereka menagih realisasi yang lima persen dari yang dijanjikan Depdagri (Departemen Dalam Negeri kini jadi Kementerian Dalam Negeri)," kata Andi Narogong saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (30/11/2017).
"Akhirnya Pak Paulus Tannos bicara, bersama saya juga, kami akan segera eksekusi," tambah dia.
Baca: Airlangga Bahas Munaslub Golkar Saat Bertemu Jusuf Kalla
Untuk menindaklanjutinya, Tannos kemudian menggelar pertemuan yang turut dihadiri Andi Narogong, Anang, dan Johannes Marliem.
Mereka kemudian memberitahu kepada Anang terkait komitmen fee kepada DPR RI.
Karena uang itu ada di Anang, maka Anang lah yang menyelesaikannnya.
Anang bersedia dengan syarat diberikan invoice penagihan.