Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bukan hal baru bila Airlangga Hartarto, Koordinator Bidang Perekonomian DPP Partai Golkar diputuskan menjadi Ketua Umum Partai Golkar secara definitif menggantikan Setya Novanto.
"Sejak dia masuk kabibet kerja pun arah politiknya sudah bisa terlihat.
Baca: Jimly: Penyebutan Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel Bentuk Penyusupan
Satu-satunya kader Golkar di pemerintahankan memang Airlangga," ujar Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio kepada Tribunnews.com, Kamis (14/12/2017).
Terpilihnya Airlangga juga baik untuk Golkar menurut Hendri Satrio. Karena masih sesuai di garis politiknya di dalam kekuasaan.
Lepas dari itu semua, Hendri Satrio menilai posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar mempunya peran startegis dalam masa pemerintahan Airlangga.
Untuk itu Hendri Satrio menyarankan agar Airlangga memilih kader muda yang memiliki karakter pejuang dan pekerja keras didapuk menjadi Sekjen Golkar.
Sosok Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Ketua Gerakan Muda Partai Golkar Ahmad Dolly Kurnia dinilai pantas mengisi kursi Sekjen.
"Paling pas harus anak muda yang pejuang dan pekerja keras. Nama seperti Dedi Mulyadi dan Ahmad Dolly Kurnia pantas dipertimbangkan," ujar Hendri Satrio.
Lebih lanjut terkait peluangnya menjadi Cawapres Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019, peluang Airlangga sangat besar.
"Apalagi bila berhasil membuktikan citranya Golkar bisa rebound," jelasnya.
Airlangga Hartarto, Koordinator Bidang Perekonomian DPP Partai Golkar diputuskan menjadi Ketua Umum Partai Golkar secara definitif menggantikan Setya Novanto.
Hal itu diputuskan dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Rabu (13/12/2017) malam.
Keputusan itu diambil secara aklamasi setelah melalui perdebatan di dalam rapat pleno selama kurang lebih tiga jam.
Keputusan rapat pleno itu akan diresmikan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang akan diselenggarakan tanggal 19-20 Desember 2017 mendatang.
“Setelah melalui perdebatan dan pendalaman oleh semua elemen Partai Golkar akhirnya memutuskan pergantian Ketua Umum dari Bapak Setya Novanto kepada Airlangga Hartarto. Jadi bukan pelaksana tugas pagi melainkan Ketua Umum definitif.”
“Pergantian Ketua Umum ini akan dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Nasional pada 18 Desember 2017 dan pengukuhan keputusan rapat pleno akan dilakukan dalam Munaslub di Jakarta pada tanggal 19-20 Desember 2017,” tegas Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid usai rapat pleno.
Pengambilan keputusan untuk mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum menurut Nurdin Halid sudah sesuai dengan aturan partai.
Di mana dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar, sehubungan dengan masalah hukum yang dialami Setya Novanto maka dinyatakan posisi ketua umum lowong.
“Itu sesuai Pasal 14 ART di mana pengisian jabatan antarwaktu diputuskan melalui pleno dan dilaporkan dalam forum Rapimnas,” ungkap Nurdin Halid.
Airlangga Hartarto tampil sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru setelah menyisihkan nama-nama lainnya seperti Azis Syamsudin, Titiek Soeharto, Idrus Marham, dan lain-lain.(*)