Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Untuk menjaga stabilitas produksi wilayah kerja (WK) yang kontraknya akan habis, harus segera diketahui operator penerusnya. Minimal dua atau tiga tahun sebelum masa kontrak habis.
Hal itu dikatakan oleh Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi, saat ditemui di kantor SKK Migas, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2017).
Misalnya, lanjut dia, untuk 18 WK yang habis kontrak hingga tahun 2023 sebaiknya sudah diketahui operator penerusnya mulai 2018 ini atau tahun 2019.
Amien menyebutkan cara tersebut sudah diajukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.
“Jadi operator baru bisa memutuskan akan melakukan apa supaya produksinya tidak turun. Ini sudah diusulkan ke Menteri. Tim evaluasi sudah mulai mengevaluasi WK tersebut,” ujar Amien.
Dengan diketahuinya operator baru Amien menuturkan dapat membuka kesempatan bagi kontraktor lama untuk berinvestasi.
Kepala SKK Migas itu menyebutkan konsep tersebut sudah diterapkan pada WK Blok Mahakam yang sebelumnya dioperatori PT Total E&P Indonesie (TEPI) yang kini telah dioper kepada PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM),
“Kalau di bor di tahun terakhir itu kan bisa di bor tapi tidak diproduksikan dulu sehingga saat. Dipindahkan ke operator baru bisa diproduksikan ini kan menjaga produksi di awal tahun perator baru sehingga tidak turun,” ucap Amien Suryadani.
Selain itu, apabila operator lama tidak mau berinvestasi di akhir masa pergantian karena operator baru tidak memiliki kredibilitas ekonomi yang cukup baik maka dapat mempermudah SKK Migas untuk membantu agar produksi tetap terjaga.
"Karena kalu kredibilitasnya kurang SKK bakal bantuin menjembatani pembicaraan ini, supaya terjadi investasi dua tahun terakhir supaya produksi gak turun," pungkas Amien.(*)