Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berpendapat, posisi tenaga honorer umum didominasi oleh tim sukses (Timses) dari setiap calon pejabat daerah yang memenangkan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Honorer ini banyak ada tiga ya, ada yang skill itu pendidikan kesehatan terutama ya, dokter, bidan itu fine lah. Tenaga umum itu tim sukses," kata Tito kepada wartawan di Gedung Juanda I Kemenkeu, Selasa (24/9/2024).
Menurutnya, tenaga honorer 'bawaan' dari pejabat daerah itu perlu diatur terlebih jam kerja yang dia emban kerap kali bersimpangan dengan aturan seharusnya.
Baca juga: Pramono Janji Tuntaskan Persoalan Gaji Guru Honorer di Jakarta
"Mereka (tenaga honorer) begitu menang yang didukung, dijadikan tenaga honorer. Jam 8 datang, jam 10 sudah pulang," terangnya.
Selain itu, Tito menegaskan bahwa pemerintah berencana mengatur posisi tenaga honorer sesuai kebutuhan daerah. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tenaga 'bawaan' pejabat.
"Kalau pendapat saya perlu diatur. Nanti harus dibicarakan, tiap daerah butuhnya beda. Itu harus dibicarakan supaya nyetop ini," ujarnya.
"Nanti kalau ganti kepala daerah, terpilih lagi, yang tim sukses yang lama honorer masih tetap ada, diberhentiin mereka marah, demo, yang tim sukses pejabat yang baru, kepala daerah baru, nambah lagi," imbuhnya menegaskan.
Untuk diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas berjanji, pemerintah bakal mengangkat 100 persen tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Namun, ada tes yang harus dilakukan para tenaga honorer sebelum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tes ini hanya sekadar formalitas.
Baca juga: Dipecat Akibat Cleansing, Guru Honorer Cerita yang PNS Justru Malas-malasan: Kinerja Boleh Diadu
Anas juga memastikan bahwa 2,3 juta tenaga honorer itu bakal mendapat Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP).
"Data 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN (Badan Kepegawaian Negara), ini harus kita tuntaskan," kata Anas dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri PAN-RB dan Kepala BKN, Rabu (13/3/2024), dikutip dari YouTube Komisi II DPR RI Channel.