Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendiri Partai Hanura, Djafar Badjeber, mempertanyakan konflik internal partai tersebut.
Menurut dia, alasan pemberhentian Oesman Sapta Odang karena disinyalir melanggaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai tidak mendasar.
Apabila OSO memiliki kekurangan dalam memimpin partai, kata dia, momentum yang dipersoalkan tidak tepat dilakukan saat ini.
Baca: Gelar Rakernas, Kemenristekdikti Hadapi Tantangan Era Revolusi Industri 4.0
Hal ini karena Partai Hanura akan menghadapi agenda besar yaitu pilkada, pileg dan pilpres.
"Tampaknya mereka ini haus kekuasaan, dan kurang bersabar untuk menjadi elit partai. Mana pelanggaran itu? mengapa tidak dibicarakan melalui rapat terlebih dahulu?" tutur Djafar Badjeber, Rabu (17/1/2018).
Apa yang dilakukan kader secara sepihak memecat OSO itu, dinilai Djafar sebagai tindakan provokatif dan perusakan Partai Hanura secara sistematis.
Djafar menyebut, 'orang besar' di balik pemecatan tersebut tak rela melepaskan jabatan ketua umum kepada OSO.
Baca: PDIP Yakin Jokowi Konsisten soal Menteri Tidak Boleh Rangkap Jabatan
Berdasarkan informasi yang didapatkan Djafar Badjeber, upaya 'kudeta' sudah dirancang dua sampai dengan tiga bulan lalu.
"Mereka fikir semudah itu merebut kekuasaan ini, sekalipun mereka minta restu kepada 'orang tertentu' juga tidak mungkin mereka berani melawan kalau tidak ada restu. Dari berbagai info dan statemen beberapa orang yakin haqqul yakin bahwa beliau ini masih butuh 'mainan' dan untuk memperbanyak pundi-pundi," kata dia.
Selain itu, dia meminta Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto mengambil langkah preventif dengan cara mendorong musyawarah.
Bukan justru menjadi regulator dengan menyatakan masalah tersebut dikembalikan ke AD/ART partai.
"Pembangkangan ini sama halnya melemahkan Hanura. Mereka seharusnya belajar dengan dua atau tiga partai yang mengalami konflik dan sampai kini ada yang belum selesai," ujarnya.
Apabila tidak segera menyelesaikan permasalahan, kata dia, tidak tertutup kemungkinan Hanura bisa bernasib sama dengan partai yang yang terus berkonflik kalau tidak ada yang mau mengalah.
"Agama menyuruh kita musyawarah, apalagi nama partai ini Hati Nurani Rakyat. Pahami dan hayati itu dengan sungguh-sungguh. Dukungan Hanura kepada Joko Widodo bisa menjadi mentah dan buyar kalau Partai Hanura gagal sebagai peserta Pemilu legislatif dan Capres 2019," tambahnya.