Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi 'kartu kuning' yang diacungkan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Zaadit Taqwa kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), saat momen Dies Natalis yang digelar di Kampus UI, Depok, pada Jumat, 2 Februari lalu, dinilai pengamat politik Donny Gahral Adian bernuansa politis.
Donny mengatakan, aksi itu untuk menekan Jokowi agar membatalkan penunjukkan Perwira Polri sebagai Penjabat Gubernur di berapa ibukota provinsi yang akan menggelar Pilkada Serentak.
"Salah satu tuntutan adalah pembatalan rencana jenderal polisi aktif sebagai PLT gubernur," ujar Donny, Minggu (4/2/2018).
Penunjukan beberapa perwira polisi sebagai Plt gubernur di beberapa provinsi seperti Jawa Barat dan Sumatera Utara menuai kontroversi dan reaksi keras sejumlah partai politik.
Menurut Donny, isu yang disampaikan Zaadit dan dilakukan pada momen Dies Natalis itu, memiliki unsur politis yang berkaitan dengan partai oposisi yang selalu mengkritisi tiap kebijakan pemerintahan Jokowi.
Ia menduga isu tersebut menjadi amunisi untuk menyerang Jokowi. "Isu ini sangat politis dan menjadi amunisi partai oposisi menyerang pemerintah," kata Donny.
Baca: Aksi Kartu Kuning untuk Jokowi Jadi Trending, Pengamat Ini Bilang Ada Pasukan Cyber
Baca: Jadi Wonder Woman, Pedangdut Cantik Ini Harus Hidupi Tiga Anak Sejak Menjanda Enam Tahun
Sebelumnya, kartu kuning diberikan sebagai tanda peringatan bagi Jokowi terkait sejumlah persoalan yang terjadi di tanah air, satu diantaranya mengacu pada isu gizi buruk di Asmat, Papua.
Tudingan tersebut pun dijawab Jokowi secara bijak, ia meminta agar BEM UI langsung melihat sendiri kondisi di kabupaten tersebut.
Kendati mendapatkan kartu kuning dari BEM UI, ia tidak mempermasalahkan kritikan itu. Zaadit, yang juga merupakan mahasiswa Fakultas MIPA itu juga menyampaikan tuntutan lainnya kepada Jokowi.
Selain isu gizi buruk Asmat, tuntutan tersebut juga desakan untuk membatalkan usulan Perwira Polri menjadi Penjabat Gubernur.
Meski pada akhirnya, mahasiswa tersebut diamankan oleh pasukan pengamanan presiden.