Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kapolri Jenderal Tito Karnavian membantah jika pembentukan satgas tersebut akan menarget pada partai tertentu.
"Satgas anti-money politic tidak menarget partai tertentu, tapi untuk mengurangi dampak politik uang di Pilkada," ujar Tito, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).
Baca: KPK Enggan Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah Dikaitkan dengan Unsur Politis
Selain itu, Tito menjelaskan satgas ini memiliki tugas untuk meredam dampak negatif dari sistem Pilkada langsung di 171 daerah.
Jenderal bintang empat ini juga menegaskan jika Satgas anti-money politic telah memulai kerjanya.
Baca: Kisah Stephen Hawking: Lumpuh dan Gunakan Komputer Untuk Berbicara Hingga Menyalin Otak ke Komputer
Ia menyebut pihaknya mulai memonitor seluruh wilayah yang menggelar Pilkada serentak 2018.
"Untuk me-reduce damage, proses sudah jalan, Polri sepakat dengan Kejaksaan Agung, KPK, untuk mengawasi politik uang, terutama dengan metode OTT Polri juga satu kali di Garut, OTT pada Panwas dan KPU yang diduga menerima suap dari paslon," pungkasnya.