Baca tanpa iklan
7. Selain itu, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR atau di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
8. Anggota DPR, menurut UU ini, juga tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
9. “Pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden serta setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan,” bunyi Pasal 245 UU No. 2 Tahun 2018 itu.
10. Menurut UU ini, persetujuan tertulis tidak berlaku apabila anggota DPR:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana,
b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
c. disangka melakukan tindak pidana khusus.
11. Pasal 424 UU ini menyebutkan, peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama enam bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
12. Selain itu, menurut UU ini, pada saat undang-undang ini berlaku, pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil pemilihan umum Tahun 2014.
13. Penambahan wakil ketua MPR sebagaimana dimaksud diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam pemilihan umum tahun 2014 urutan kesatu, urutan ketiga, serta urutan keenam dan penambahan wakil ketua DPR diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam pemilihan umum Tahun 2014 urutan kesatu.
Kunci Jawaban Post Test Modul 2 Kondisi Seperti Apa yang Biasanya Membuat Anda Belajar Lebih Optimal
15 Latihan Soal dan Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 4 SD Bab 2 Kurikulum Merdeka, Di Bawah Atap
15 Latihan Soal Bahasa Indonesia Kelas 4 SD BAB 4 Semester 1 Kurikulum Merdeka, Meliuk dan Menerjang
“Ketentuan mengenai jumlah dan mekanisme penetapan pimpinan MPR dan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 84, Pasal 427A berlaku sampai berakhirnya masa keanggotaan MPR dan DPR hasil pemilihan umum Tahun 2014,” bunyi Pasal 427B ayat (1) UU ini.
14. Adapun susunan dan mekanisme pemilihan pimpinan MPR masa keanggotaan MPR setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 adalah pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR, dalam satu paket yang bersifat tetap, dipilih secara musyawarah dan mufakat.
Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, menurut UU ini, pimpinan MPR dipilih dengan pemungutan suara.
15. Sementara susunan dan mekanisme pemilihan pimpinan DPR masa keanggotaan DPR setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 adalah pimpinan DPR terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR, dengan ketua DPR adalah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.(*)