Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Brian Priambudi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendeklarasikan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden dalam Pilpres 2019.
Dukungan tersebut diberikan setelah Prabowo Subianto menadatangani kontrak politik saat perayaan Hari Buruh Internasional 2018 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/5/2018).
Ada sepuluh poin kesepakatan yang ditandatangani Prabowo Subianto dengan kaum buruh.
Baca: Cerita Sang Sahabat Sebelum Mahesa Meninggal: Terpisah Akibat Terdorong Kerumunan Massa di Monas
Menurut Prabowo dirinya bersedia menandatangani kontrak politik tersebut mengingat isi kontrak politik tersebut mencakup mensejahterakan rakyat kecil yang menjadi fokus dirinya untuk maju menjadi Calon Presiden.
Berikut sepuluh poin kontrak politik Prabowo Subianto dengan buruh;
1. Meningkatkan daya beli buruh dan masyarakat sertap meningkatkan upah minimum dengan cara mencabut PP 78 tahun 2016 dan menambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak yang menjadi dasar upah minimum dari 60 Kebutuhan Hidup Layak menjadi 84 Kebutuhan Hidup Layak.
Baca: Tandatangani Kontrak Politik Dengan Buruh, Prabowo Semakin Percaya Diri Menjadi Calon Presiden
2. Revisi jaminan pensiun nomor 45 tahun 2015 berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima oleh pekerja buruh minimal 60 persen dari upah.
3. Menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan sistem asuransi yang adil bagi pekerja buruh, honorer, dan masyarakat yang kurang mampu.
4. Stop perbudakan modern berkedok outsourcing, honorer, dan perpanjangan.
5. Menciptakan lapangan pekerjaan dan mencabut Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA yang merugikan buruh Indonesia.
Baca: Prabowo Subianto: Kita Bukan Antiasing Tapi Pikirkan Rakyat Kita Dulu
6. Mengangkat guru honorer dan tenaga honorer K2 menjadi ASN dan memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, Madrasah, dan Yayasan.
7. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dan mengalokasikan APBN untuk anak pekerja buruh hingga perguruan tinggi secara gratis bagi yang berprestasi.
8. Menyediakan transportasi publik murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum.
Dan menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online yang menjadi mitranya serta hak atas perjanjian kerja bersama.
9. Menyiapkan perumahan murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dengan uang muka nol persen.
10. Meningkatkan pendapatan pajak dan tax ratio melalui reformasi perpajakan yang berpihak kepada pekerja buruh dan rakyat tidak mampu.
Serta menjadikan koperasi, BUMN, dan BUMD sebagai sumber penguatan ekonomi nasional serta memastikan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai kembali oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.