Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menilai wajar jika koalisi antara partainya dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sosial (PKS) dinamakan 'Keumatan'.
Ia pun menjelaskan pada dasarnya koalisi tersebut memang dibentuk untuk kepentingan umat atau rakyat.
Baca: PKB Tidak Tertarik Gabung Koalisi Keumatan Meski Ditawari Kursi Menteri
Sehingga, menurutnya tidak ada yang aneh dengan nama koalisi tiga partai yang sudah tergabung sejak Pilkada sebelumya itu.
"Saya kira wajar saja (jika namanya Keumatan), karena koalisinya untuk kepentingan umat dan rakyat sepenuhnya," ujar Fadli, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2018).
Fadli yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI itu tidak menampik jika partai yang bergabung dalam koalisi tersebut akan bertambah.
Ia kemudian menyebutkan dua partai lainnya yang tengah dibidik, yakni Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Mungkin (partai yang bergabung akan bertambah) sangat mungkin, seperti dengan Partai Demokrat dan PKB," kata Fadli.
Sebelumnya, Wasekjen PKB Daniel Johan mengaku partainya tidak tertarik untuk bergabung dengan koalisi tersebut.
Hal itu karena PKB fokus untuk menjadikan sang Ketua Umum, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Pilpres 2019.
Baca: Gerindra Ajak Partai Lain Gabung Koalisi Keumatan Dengan Tawarkan Kursi Menteri
Bukan sebagai menteri seperti yang telah ditawarkan, jika mau bergabung ke Koalisi Keumatan.
"Terima kasih yang dalam, tapi amanah para ulama dan kader seluruh nusantara kepada Cak Imin adalah maju sebagai Cawapres," ujar Daniel, dalam saat dikonfirmasi Tribunnews, Senin (4/6/2018).