Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus menangnya Syahri Mulyo menjadi Bupati Tulungagung dalam Pilkada 2018 makin membuktikan masyarakat tidak terlalu mempertimbangkan kasus korupsi dalam memilih seseorang calon kepala daerah.
Hal itu menurut Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio, juga terekam dalam penelitian atau survei lembaga kajian dan survei KedaiKopi (Kelompok Diskusi dan Opini Publik).
Baca: Video dan Foto Penampakan Kapal Sinar Bangun beserta Korban di Dasar Danau Toba yang Direkam Robot
"Status tersangka korupsi memang menjadi pertimbangan, tapi bukan yang utama," ujar Hendri Satrio yang juga pendiri lembaga survei KedaiKOPI, kepada Tribunnews.com, Jumat (29/6/2018).
Rekapitulasi penghitungan suara hasil formulir C1 Pilkada Tulungagung, Jawa Timur, telah selesai 100 persen, Kamis (28/6/2018). Mantan Bupati Syahri Mulyo yang berstatus tersangka korupsi oleh KPK itu memenangi pilkada.
Dia mengatakan, Survei KedaiKOPI pun mendapatkan adanya Calon Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi, tetap memperoleh suara terbanyak. Temuan itu malah terjadi sebelum Pilkada 2018 lalu.
Hasil penelitian KedaiKOPI, kata dia, kasus korupsi tidak menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih seorang calon kepala daerah.
Yang dijadikan acauan dalam memilih tokoh oleh masyarakat, imbuhnya, adalah mereka yang bisa membawa warganya lebih sejahtera secara ekonomi.
"Maka yang dilihat adalah ekonomi si tokoh. Artinya kaya atau tidak calon tersebut," jelas Hendri Satrio.
Kemudian, lanjut dia, yang dilihat masyarakat juga adalah program-program calon kepala daerah di bidang ekonomi.
"Korupsi iya, jadi masalah. Tapi bukan permasalahan utama. Dari lembaga-lembaga survei muncul kok, sejauh ada calon pemimpin yang memiliki program ekonomi yang bagus itu yang dipilih," katanya. (*)