TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari Bhayangkara ke-72 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2018 lalu peringatannya diselenggarakan pada hari ini, Rabu (11/07/2018) di Istora Senayan.
Berdasarkan keterangan pers dari Divisi Humas Mabes Polri, alasan pelaksanaannya dilakukan sekarang karena Polri lebih memprioritaskan Operasi Mantap Praja Pengamanan Pilkada yang masih belum tuntas sebelumnya.
Acara serupa juga dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia.
Sejak pukul 06.00 WIB para tamu undangan dan anggota Polri yang terdiri dari seluruh fungsi yang ada di Kepolisian telah memadati ruangan, dengan total peserta yang hadir mencapai 6472 personel.
Peringatan Hari Bhayangkara Ke – 72 dimulai pukul 07.30 WIB yang dihadiri oleh Presiden RI, Wakil Presiden RI, Presiden RI ke – 5, Wakil Presiden RI ke – 6, ketua MPR dan anggota, ketua DPR, ketua DPD, ketua Mahkamah Agung, ketua Komisi Yudisial.
Selain itu, dihadiri juga Duta Besar Negara-negara Sahabat yaitu; Dubes Australia, Dubes Kamboja, Dubes China, Dubes Fiji, Dubes India, Dubes Laos, Dubes Palestina dan Dubes Timor Leste.
Acara ini juga dihadiri Jajaran Menteri Kabinet Kerja, Panglimaa TNI dan Kepala Staf Angkatan, para Kapolri pada masanya, para sesepuh dan senior Polri, Wakapolribeserta para pejabat utama mabes Polri dan Ketua Komisi Negara/Setingkat.
Penghormatan kepada panji – panji Kepolisian Negara Republik Indonesia Tribrata mengawali kegiatan upacara pembinaan tradisi Polri yang dilanjutkan dengan hadirnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo selaku inspektur upacara ke dalam ruangan upacara pada pukul 07.55 WIB.
Pada prosesi upacara pembinaan tradisi Polri terdapat sesi penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada empat anggota Polri yaitu Brigjen Pol Teddy Minahasa Putra, Kombes Pol Suhendri, Ipda Setiwan Heri Karyadi, dan Iptu Andrias berupa bintang Bhayangkara Nararia yang disematkan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Kemudian, hal utama yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam amanatnya bahwa berdasarkan The Gallup Organisation melalui Global Law and Order Survey 2018, Indonesia masuk ke dalam sepuluh besar negara teraman di dunia. Hal ini harus dijaga dan di pertahankan.
Namun Presiden juga mengingatkan agar Polri tidak cepat berpuas diri karena dunia membawa ancaman baru sehingga Polri juga harus mampu mengantisipasi berbagai kejahatan.
Selain itu, terkait dengan ancaman kejahatan terorisme, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berpesan agar Polri jangan pernah lengah dan tetap sigap.
Polri harus selalu melakukan pemetaan dini atas ancaman dan ketertiban, melakukan langkah-langkah pencegahan, menjaga kerukunan dan nilai - nilai kebhinekaan, serta Polri harus mencegah konflik horizontal.
Tidak hanya itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga memerintahkan kepada seluruh jajaran agar meningkatkan kinerja, menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, meningkatkan kepercayaan publik, kedepankan langkah pencegahan dan tindakan humanis dalam menangani masalah sosial, serta meningkatkan sinergitas dengan TNI dan seluruh elemen masyarakat.