TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan sikap Muhammadiyah untuk istiqomah tetap sebagai organisasi masyarakat berbasis keagamaan.
Dia menegaskan, Muhammadiyah tidak terlibat politik praktis dengan cara memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden di pemilihan presiden (pilpres) 2019.
"Muhammadiyah secara institusi tetap istiqomah tak masuk ke politik praktis. Agar bangsa ini ada kartu pengaman," ujar Haedar Nashir, setelah mengisi ceramah Shalat Idul Adha 1439 H/2018 di lapangan Koperbi di komplek kantor Bank Indonesia, Rabu (22/8/2018).
Menurut dia, politik dalam sistem modern cukup diwakili partai politik dan elit partai politik.
Meskipun, tidak terlibat politik praktis, namun dia mempersilakan kader ataupun warga Muhammadiyah untuk menggunakan hak pilih dalam pesta demokrasi rakyat.
Dia menjelaskan, penggunaan hak pilih juga dapat dilakukan dengan cara terlibat sebagai tim sukses salah satu pasangan calon. Mengenai hal itu, dia menegaskan, tidak ada larangan.
"Kalau ada warga Muhammadiyah dan warga bangsa terlibat dalam parpol, itu hak warganya. Kalau terlibat dalam timses atau pemenangan di manapun itu bagian hak kewarganegarannya. Bukan terkait langsung dengan organisasi," kata dia.
Dia menambahkan, Muhammadiyah akan tetap berada di koridor agar menjadi kekuatan keagamaan yang melakukan dakwah di tengah masyarakat.
"Kami juga dukung seluruh proses politik dan kekuatan politik yang menjadi arena politik dengan etika tinggi membawa cita-cita bangsa. Tetapi yang tak kalah penting menjadikan negara Indonesia menjadi majemuk," katanya.